Patroli Malam Amankan 259 Batang Kayu Ilegal


Sebanyak 259 batang kayu gelondongan illegal dengan volume 10,4940 M3 yang diangkut 2 buah truk dan dua tersangka berhasil disergap jajaran petugas keamanan Perum Perhutani KPH Randublatung bersama anggota Kepolisian Sektor Randublatung.
Ihwal tertangkapnya dua buah kendaraan truk dengan Nopol AD 1495 HC dan AD 1405 SE tersebut saat dilakukan perondaan secara berkala oleh jajaran Polisi Hutan Mobil KPH Randublatung yang melakukan kegiatan patroli pada malam hari.
Hal tersebut dikatakan Administratur Perum Perhutani KPH Randublatung Ir Herdi­an Suhartono melalui Wakil Administratur/KSKPH Randublatung Wilayah Selatan, Rudi Hantoro S.Hut di sela-sela pengecekan kayu yang berhasil diamankan di markas Polisi Hutan Mobil KPH Randublatung (14/3/20014).
Dikatakan bahwa saat melakukan patroli pihaknya bersama dengan 3 orang anggota memergoki dua buah truk di jalanan Dukuh Tlogotuwung, Desa Tlogotuwung Ke­camatan Randublatung Jam 01.00 WIB dini hari. Ketika dihentikan truk tersebut dikatakan oleh pemiliknya membawa muatan jagung, namun pihaknya menyangsikan jawaban pemilik kendaraan tersebut.
“ Sesaat setelah kami tanya kedua kendaraan tersebut malah memacu lajunya, setelah kami lakukan pengejaran sambil melapor ke Polsek Randublatung kedua kendaraan tersebut berhasil dihentikan dan ternyata memuat puluhan kayu jati gelondong illegal. Adapun untuk truk de­ngan Nopol AD 1495 HC setelah diperiksa memuat sebanyak 122 batang kayu jati dengan volume 4,6710 m3 dan kayu jati kampung yang menurut pengakuan pemilik sebanyak 23 batang dengan volume 0,7330 m3. Sedangkan untuk truk dengan Nopol AD 1405 SE juga memuat kayu jati gelondongan sebanyak 69 batang dengan volume 2,5110 m3 serta kayu jati kampong 45 batang dengan volume 2,5790 m3. Kayu jati gelondongan tersebut ukurannya bervariasi mulai panjang satu meter dengan diameter 13 cm sampai ukuran panjang empat meter dengan diameter 30 cm,” katanya.
Perihal adanya kayu jati asal desa yang dikatakan oleh pemiliknya yang berhasil juga diamankan, Rudi Hantoro menegaskan bahwa boleh saja mereka mengatakan kayu bukan dari kawasan hutan, namun saat dilakukan penangkapan yang ada diatas mobil kayu tersebut tercampur dengan kayu yang berasal dari kawasan hutan. Bahkan ada beberapa batang kayu yang terindikasi dari petak teresan.
“ Saat ini kedua truk dan kayu sebagai barang bukti beserta kedua tersangka Tarmin ( 36 th ) penduduk Dukuh Kalonan, Desa Jati Klampok dan Sumardi ( 35 th ) penduduk Dukuh Temanjang, Desa Jatisari kita kirim ke Polres Blora untuk diproses penyidikan selanjutnya karena lokasi tertangkapnya kedua kendaraan tersebut masuk wilayah Polsek Randublatung,” tegasya.

JPP KE 14.708.882 TANAMAN TERAKHIR 2013


tanam

Menhut Zulkifli Hasan menanam Jati Plus Perhutani (JPP), tanaman terakhir tutup tanam 2013.

“ Penanaman akan terus kita lanjutkan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan usai penyerahkan sejumlah bantuan oleh Menko Perekonomian M Hatta Rajasa kepada Pemkab Kendal di RPH Darupono BKPH Boja KPH Kendal Devisi Regional Jawa Tengah (27/1).

Untuk itu Menhut menghimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terus menggiatkan budaya menanam pohon. Karena dengan rajin menanam pohon maka akan semakin banyak ruang terbuka hijau yang dapat meminimalisir terjadinya bencana alam.

“ Idealnya setiap daerah memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayahnya,” kata Menhut dimana di Jawa Tengah lahan hutan di daerah rata-rata hanya memiliki 20 persen saja. Meski ini dikatakan lebih baik dibandingkan ibukota Jakarta yang hanya memiliki lima persen lahan terbuka hijau sehingga penyerapan air kurang dan memicu terjadinya banjir.

Minimnya kondisi kawasan hutan dikatakan Menhut  akan banyak menimbulkan kejadian bencana alam seperti banjir dan longsor. Untuk itu Menhut menyambut baik program Pemprov Jawa Tengah yang terus menggiatkan budaya menanam di masyarakat denga program Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) atau Satu Pohon Satu Orang. Program SUSU diharapkan Menhut terus digiatkan dan bisa dilakukan sebulan sekali agar target menanam dua miliar pohon bisa cepat tercapai.

Selengkapnya…

PHBM SUDAH TEPAT, HARUS KITA DUKUNG


hatta

Menko Perekonomian M Hatta Rajasa

“PHBM sudah sangat tepat dan harus kita dukung,” jelasnya pada saat memberi sambutan Jambore LMDH se-Eks Karesidenan Kediri di Hall Jasa Tirta Wono Rejo Tulungagung (20/1/2014). Jambore yang diikuti sebanyak 700 peserta itu, selain dihadiri Menko Perekonomian, hadir pula Menhut Zulkifli Hasan, Direktur PSDH dan RUPHR  Heru Siswanto. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur,  Bupati Tulungagung ,  Bupati Kediri, Bupati Trenggalek, Adm KPH Divisi Regional (DIVRE) Kediri,  M Yusuf Noorhajiyanto dan segenap undangan lainnya.

Bentuk dukungan itu, lanjut  Hatta Rajasa, LMDH yang terlibat dalm PHBM akan dikawinkan dengan pembiyaan seperti dana bergulir. Selain itu, akan memperoleh bantuan berupa pelatihan manajemen dan pelatihan keterampilan lain. Melalui koperasi LMDH dapat pula  terlibat dalam pengelolaan  hutan rakyat, dan dapat mengakses permodalan.

“Saya sebagai Menko Perekonomian yang mengkordinasikan departemen atau lembaga negara terkait akan membicarakan pemberdayaan LMDH,” katanya berjanji.

Selengkapnya …

Target Sadapan 2014 Divre Jateng 110 %


Dwi_W

Ir Dwi Witjahjono MBA

“ Ini bukan main-main dan ini tentunya merupakan tugas yang tidak ringan bagi teman-teman Administratur,” ujar Ir Dwi Witjahjono MBA, Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jawa Tengah dihadapan peserta Pembinaan dan Pelatihan Sadapan Pinus Tingkat Regional Jateng 2014 di petak 20 A RPH Jolotigo BKPH Doro KPH Pekalongan Timur (11/2).

Dikatakan tidak tercapai produksi sadapan 2013 memang banyak kendala selain terjadinya cuaca ekstrim. Namun demikian ia tegaskan kegagalan 2013 itu menjadi cambuk untuk meningkatkan produksi getah 2014 lebih baik dan bisa tercapai seperti telah ditetapkan dalam RKAP.

“ 2014 kita di-clair dimulainya tahun getah, tahun getah secara menyeluruh baik secara kualitas maupun kuantitasnya,” sambungnya usai memberi pengarahan kepada BINA.  

  Memang bukan tugas yang ringan, apalagi dengan akan beroperasinya pabrik derivatif gondorukem (PDGT) di Pemalang yang untuk tahun ini sudah ditarget 17.000 ton.

“ Kita maksimalkan potensi yang ada, baik dari cara penyadapan maupun cara pembersihan getah dan pengkayaan tanaman pinus yang salah satunya kita perkaya tegakan dengan sistem ‘Bajos’,” tambahnya.

Karena menurutnya saat ini kalau hanya mengandalkan  dengan potensi yang ada dengan adanya PDGT ini akan kekurangan bahan baku.

Selengkapnya …

PHBM WAHANA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI GOTONG ROYONG


kristomo

Kepala Biro Binhut Perhutani Divre Jawa Timur, Ir Kristomo

Kepala Biro Binhut Perhutani Divre  Jawa Timur, Ir Kristomo mengatakan   membangun PHBM akan   dapat mengiimplementasikan  nilai -nilai  gotong royong  sebagaimana tertuang dalam cita – cita  proklamasi kemerdekaan RI.

“Program PHBM dapat sebagai wahana implementasi  gotong-royong,” ucapnya saat dialog dengan dengan peserta Jambore LMDH  Se-Eks Karesidenan Kediri di Hall Jasa Tirta Waduk Wono Rejo Tulungagung (19/1/2014)

Kristomo mengingatkan kepada para peserta jambore LMDH agar dapat  membangun sistem PHBM yang benar.

 “ Bapak – Ibu harus percaya system PHBM sudah benar. Tapi, perlu ada penyempurnaan  agar tujuannya tercapai,” jelasnya.

Apalagi,  tambah Kepala Biro Binhut Perhutani Unit II Jawa Timur,   jambore  LMDH di Waduk  Wono Rejo memiliki makna yang cukup dalam.  Wono artinya hutan, Rejo artinya ramai. Kemudian Kediri. Ke artinya kembali, diri artinya kita sendiri. 

“ Makna  jambore kali ini adalah meramaikan hutan merupakan tugas kita masing- masing anggota LMDH. Keberhasilannya, kembali pada diri kita baik sebagai individu maupun sebagai anggota LMDH,” kata Kristomo.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan  juga mengingatkan  kerja sama bukan hanya  out put sharing tetapi juga  mulai dari perencanaan sampai pada penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

Untuk menjadi  LMDH mandiri  perlu menggali potensi sesuai dengan keunggulan   lokal yang dimilkinya. 

Selengkapnya…

BLOK SIDEM MULAI DITANAMI


Persoalan tenurial  blok Sidem RPH Gondang  BKPH Tulungagung KPH Divisi Regional (Divreg) Kediri mulai teratasi. Tahap awal, KPH Kediri menggandeng koperasi Karyawan KPH Kediri melakukan penanaman seluas 10 hektar di kawasan hutan  yang masuk  dukuh  Bago desa  Sidem Kecamatan Gondang  Kabupaten Tulungagung, pada musim tanam 2013/2014. Lahan yang mulai ditanami itu merupakan eks tanaman tebu yang dibudidayakan  oleh sekelompok masyarakat desa Sidem.
Hal itu dikatakan Erick Alberto, S.Hut, Waka KPH Kediri Utara kepada BINA di kantor KPH Kediri (20/1/2014). Persoalan  blok Sidem, ungkapnya,  muncul pada tahun 1990-an. Mencuat  kembali pada kurun waktu 2000 – 2008, yang dimotori Kaseni Cs.  Warga desa  Sidem itu  melakukan tindak pidana berupa pencabutan  papan larangan penggarapan lahan secara liar (milik Perhutani) yang dipasang jajaran Perhutani RPH Gondang dan segenap Muspika Kecamatan Gondang tanggal 18 Februari 2005.  Kasusnya sampai pengadilan. Pada pengadilan negeri Tulungagung, Perhutani kalah. Kemudian, Perhutani  banding di PT dan menang. Ketika terdakwa kasasi, MA menolak.
Tahun 2011 persoalan tenurial pada blok Sidem muncul lagi. Yaitu berkaitan dengan penanaman JPP silin di petak 40A, 40D, 40E. Untuk petak 37B dan 39E berupa tanaman mindi tahun 2007. Persiapan tanaman tidak menjadi masalah. Persoalan timbul ketika sekelompok warga mengatasnamakan masyarakat Sidem mempertanyakan kembali status kawasan blok Sidem. Mastur Cs – salah satu anggota kelompok itu – ingin menguasai lahan negera tersebut tanpa proses yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.
Selama proses penanaman JPP silin, jajaran KPH Kediri berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk aparat keamanan, kepala desa, tokoh  masyarakat, muspika Gondang, dan pemangku kepentingan lain. Sebagian masyarakat mulai tertarik ikut program PHBM yang ditawarkan Perhutani dan mereorganisasi  LMDH Hutan Lestari yang kepengurusan kurang maksismal alias vakum. Mereka  memiliki andil tanaman pada blok Sidem yang tengah dikembangkan JPP silin.
Namun, sekitar bulan Mei 2012,  ada informasi dari masyarakat  tanaman andil pada  etak 40A  luas 47.7 hektar yang dirusak 6,8 hektar , petak 40 D luas 37.1 hektar yang dirusak  3 hektar, dan  petak 40 E luas 33.4 hektar yang dirusak 3 hektar.  ”Jumlah luas tanaman yang dirusak mencapai 12, 8 hektar,”
”Atas kejadiaan itu KPH Kediri melakukan pendekatan kepada tokok masyarakat, kepala desa dan lainnya. Intinya kami menawarkan PHBM sesuai dengan potensi yang ada. Namun, mereka tetap menolak dan mempermasalahkan tanah bengkok  GG,” jelas Waka KPH Kediri Utara, ” katanya.
Bahkan, tegasnya ada informasi  tanaman yang mereka rusak itu akan ditanami tebu. Ternyata informasi itu  benar adanya.
Sebelum melangkah lebih jauh, lanjut Waka KPH Kediri, pada 5 Juli 2012 KPH Kediri melaksanakan koordinasi dengan Kapolsek Gondang terkait dengan pengrusakan tanaman JPP dilahan petak 40A, 40E dan 40D. Untuk proses penanganan penegakan hukum dari Polsek Gondang mengingat situasi  politik menjelang pilkada dan hal tersebut terkait dengan massa maka bisanya fungsi intelejen yang ditonjolkan untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Karena tindakan preventif dan preemptif tidak membawa hasil, KPH Kediri melaporkan perusakan tanaman  ke Polres Tulungagung dengan LA No 21,22 dan 23/Gdg/Ta/2012 tanggal 20 September 2012. Atas  laporan itu, Polres Tulungagung menetapkan  4 orang yaitu Sukaji Cs  sebagai tersangka dengan dugaan melakukan  pengrusakan tanaman muda JPP tahun 2011  untuk ditanami tebu. “Penyidik  sudah melakukan pemanggilan saksi dan alat – alat bukti lain. Termasuk, termasuk melakukan pemasangan pal batas di blok Sidem untuk memastikan bahwa itu merupakan kawasan hutan dan sekaligus sebagai bahan penyidikan polisi,” kata Erick Alberto.
Waka KPH Kediri Utara juga menjelaskan, sejak tahun 2000 – sampai 2013, Perhutani melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan seperti dengan DPRD Tulungagung, masyarakat desa Sidem, Muspika, dan lainnya. Dalam dialog dengan DRPD Tulungagung di berbagai kesempatan, salah satu kesimpulannya adalah  bahwa masyarakat dapat mengelola hutan blok Sidem, namun ditegaskan pula  tidak boleh memiliki kawasan hutan itu karena hutan negara.
“Kesimpulan ini sesuai dengan harapan KPH Kediri. Intinya, kita selalu sampaikan kepada berbagai pihak  bahwa blok Sidem merupakan kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani,” tandasnya.
Terkait dengan rencana kedatangan  Biro Perencanaan Perhutani Unit III Jawa Timur yang akan melakukan pembuatan risalah, pada akhir 2012, KPH Kediri  melakukan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat  desa Sidem.
“Mereka tetap menolak kehadiran petugas karyawan Perhutani untuk melakukan tugas rutin  itu,” tandas Waka KPH Kediri Utara itu.
“Bahkan, semua kegiatan yang berkaitan blok Sidem harus dilaksanakan di balai desa setempat,” tambahnya.
Walaupun ada penolakan  yang mengaku sebagai perwakilan  warga   masyarakat, KPH Kediri bertekad agar pelaksanaan penyusunan risalah itu tetap jalan. Maka digandenglah Polres, Kejaksaan, BPN, Danramil, dan pajak untuk melancarkan kegiatan  tersebut.
“Ketika masuk ke kawasan blok Sidem, akhirnya terungkap  bahwa keinginan untuk menguasai blok Sidem bukan keinginan warga masyarakat Sidem secara keseluruhan   namun hanya sekelompok orang,” ungkap Erick Alberto.
Seiring proses hukum berjalan, KPH Kediri bersama Koperasi Karyawan KPH Kediri dan LMDH Hutan Lestari melakukan berbagai kesepatakan antara lain eks tanaman mindi tahun 2007 dan eks tanaman  JPP Tahun 2011  akan ditanami sengon. Tanaman pengisi jabon dan tanaman tepi/pagar jenis MPTS (buah-buahan) dengan jarak tanam 3 x 4.
“Mulai ada pengakuan dari masyarakat desa Sidem  bahwa blok Sidem merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani KPH Kediri,” ungkap  Erick Alberto. “Salah satu bukti, 3 dari 4 tersangka mengakui perbuatannya dan minta KPH Kediri mencabut perkaranya yang diproses Polres  Tulungagung.”
Atas permintaan tersebut, Waka KPH Kediri Utara  menegaskan, “KPH Kediri tidak da­pat mencabut perkara itu karena bukan de­lik aduan, melainkan tindak pidana.”  Alberto menegaskan pula, tindakan yang diambil KPH Kediri  merupakan bagian dari  shock teraphy masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana bidang kehutanan. Selengkapnya …

Perhutani Terapkan Sistem Barcode


MAJALAH BINA -  Untuk memperbaiki sistem dibidang pemasaran kayu, Perum Perhutani sejak tiga tahun lalu dimulai dengan memperkenalkan CRM ( Costumer Relationship Management ) dengan membuat data base pelanggan yang loyal yang dapat memberikan added value kepada Perhutani dan bertujuan untuk memuaskan para pelanggan itu sendiri. Salah satunya adalah dengan Barcode System yang akan diterapkan di 2014 yang dikaitkan dengan sistem transaksi online.

“ Dengan sistem Borcode ini kita buat label barcode yang kita tempel pada bontos kayu, disitu sudah terisi beberapa data base asal kayu tersebut,” kata Andi Purwadi, Asdir Pemasaran Direksi Perum Perhutani kepada BINA di sela pelaksanaan Job Trai­ning Tebangan tingkat direksi di KPH Ngawi (18/12/1013).

Barcode yang berisi data base tersebut diatakan Andi secera terperinci me-record asal kayu, urut dari asal unit sampai asal petak mana kayu itu ditebang. Karena barcode ditempel setiap batang dengan dimensi ukuran telah ditentukan maka pada setiap barcode itu saat discan akan muncul data-data tentang kayu tersebut.

“ Dengan demikian artinya kita juga dengan mudah melacaknya. Sehingga ini juga akan sangat membantu para pembeli kayu atau industriawan bahwasannya setelah di-barcode berarti ia juga sudah punya data juga di industrinya dia,” jelas Andi.

Kebijakan penerapan sistem barcode di Perhutani itu sendiri meski sudah lama diwacanakan dikatakan Andi juga dikaitkan dengan program Depatemen Kehutanan, yakni program PUHH (Penataan Usahaan Hasil Hutan) Online. Hal tersebut karena dalam setiap aktivitas di Perhutani, seperti aktivitas menebang kayu ada kuajiban-kuajiban Perhutani kepada negara, seperti membayar profisi sumber daya hutan (PSDH).

Disitu, jelas Andi lebih lanjut, diukur setiap sortimen dimana disitu juga sudah ada tarif dan volumenya ketika dibuat laporan hasil produksi termasuk juga SPP-pembayaran untuk penagihan PSDH seba­gaimana dikehendaki departemen.

Selain itu dalam hal pengangkutan kayu dimana ada faktur angkutan kayu bulat (FAKB) dengan sistem barcode juga akan sangat mudah untuk menegenali asal kayu yang juga bisa di-online-kan.

andi_p

Andi Purwadi

“ Namun demikian untuk implentasi barcode ini karena sifatnya masih ujicoba maka untuk 2014 baru akan diterapkan di tujuh KPH yang bersertifikat FSC. Yakni empat KPH di wilayah Unit I Jateng, dua di Unit II Jatim dan satu di Unit III Jabar dan Banten,” kata Andi yang mendatang peralatan barcode tersebut dari Jerman karena dari dalam negri belum ada. Tapi untuk peralatan scanner katanya di Indonesia  banyak dari bisa didapatkan.

Penarapan sistem barcode itu pun katanya juga masih dibatasi lantaran peralatannya juga belum banyak. Sehingga penerapan sistem barcode baru akan diterapkan untuk jenis tebangan A. 

Olnine system sendiri kata Andi nanti akan diterapkan dengan sistem loket di kantor-kantor GM atau Manager dan akan diperbanyak sesuai sebaran para pengrajin atau pusat-pusat industri. Seperti contoh kota Jepara yang banyak pengrajin kayunya maka menurutnya perlu juga dibuat loket penjualan kayu di sana sehingga nanti tersebar sesuai dengan konsentrasi dari para pusat-pusat industri.

“ Kerena ini online juga akan memudahkan pembeli yang menghendaki kayu dari daerah lain maka hal tersebut juga memudahkan dan mempercepat pelayanan,” jelasnya.

Dalam transaksi ia tambahkan juga ada segmentasi kontrak terutama pada target pasar yang berupa pabrikan yang selama ini hidupnya bergantung kepada Perhutani untuk suplai kayu jati berkualitas. Para pelanggan pabrikan kalau dulu menggunakan jasa perantara maka dengan sistem baru penjualan kayu di Perhutani yang diterapkan  sekarang bisa bertransaksi langsung secara online. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan bisa menjadi pelayanan terbaik kepada konsumen ataupun industri.