Kapolsek Jepara Back Up Perhutani Larang Tanam Ketela Pohon Di Hutan


Kapolre Jepara, AKBP Dr Bakhruddin MS, MSi dan Wakil Adm KPH Pati wilayah Utara, Agus Suprayitno.

Kapolre Jepara, AKBP Dr Bakhruddin MS, MSi dan Wakil Adm KPH Pati wilayah Utara, Agus Suprayitno.

MAJALAH BINA – Tanaman ketela pohon atau ubi kayu dianggap sebagai tumbuhan yang dapat mengganggu konservasi hutan karena sifatnya yang rakus hara. Petani tradisional, biasanya juga tahu kalau singkong itu rakus unsur hara dan mereka umumnya memberikan urea untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tapi pemberian urea ini diketahui akan mengubah struktur tanah menjadi semakin liat. Akibatnya, lahan yang secara terus-menerus ditanami singkong bukan hanya akan miskin unsur hara tetapi juga akan mengalami degradasi (kerusakan struktur) tanah. Lahan yang terus-menerus ditanami singkong akan tetap menurun tingkat kesubu­rannya. Sehingga tanaman ketela pohon kini mulai dilarang ditanam di hutan, khususnya pada lahan hutan produksi jati karena menyebabkan pertumbuhan tanaman jati kurang optimal.

Perum Perhutani KPH Pati selama ini dikenal wilayahnya banyak ditanami ketela pohon oleh masyarakat. Khususnya di wilayah KPH Pati Utara yang masuk wilayah Kabupaten Jepara, ketela pohon ditanam masyarakat karena ada kolaborasi/sindikasi dengan tengklak di Pati sehingga cukup sulit menghentikan masyarakat yang menanaman tanaman tersebut selain karena harganya sendiri yang cukup menjanjikan.

Namun mulai 2013 diterbitkan secara resmi larangan penanaman ketela pohon di bawah tegakan yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Perhutani, Pemkab Jepara dan masyarakat (LMDH) dan stakeholder lain. Perhutani menggandeng Polres Jepara dalam melakukan sosialisai ke masyarakat atas larangan tersebut.

“ Sebenarnya larangan itu sudah lama, sudah bertahun-tahun tapi belum memberikan efek jera,” kata Wakil Adm/KSKPH wilayah Pati Utara, Agus Suprayitno kepada BINA di kantornya (6/5) menjelaskan perihal larangan penanaman ketela pohon tersebut.

Tidak adanya etika baik dari masyarakat dan terkesan masyarakat malah menyalahkan Perhutani, maka Agus pun menggandeng mengajak bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan pemahaman dilarangannya jenis tanaman tersebut. Termasuk Polres Jepara terkait upaya penindakan hukum yang diperlukan.

“ Tujuan kami semata-mata untuk menjaga kelestarian hutan dan kita harus berani mengambil langkah, kalau tidak hutannya tidak akan pernah jadi. Risikonya, benturan itu pasti terjadi, tapi kapan kita mau melangkah kalau kita hanya melihat bayangan nanti bagaimana-nanti bagaimana,” tegasnya.

Untuk itu, jelasnya lebih lanjut, sebelum bertindak sikap kita kedalam dikuati dulu sebelum melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“ Awalnya memang ada ketegangan, namun dengan pengertian dan pemahan yang kita berikan akhirnya semua mendukung Perhutani. Termasuk Polres Jepara yang menyatakan berdiri di depan dalam masalah ini, “ ujar putra daerah ini menjelaskan dan dikatakan itu sebagai tonggak bersejarah KPH Pati bisa mengeluarkan tanaman ketela pohon dari kawasan hutan.

 Namun demikian dikatakan tindakan yang diambil itu juga tidak semena-mena, masyarakat masih boleh menanam di lahan Perhutani tanaman lain semacam palawija misalnya.

“ Kita pelan-pelan yang penting sekarang jangan ketela pohon. Jadi kita tidak semena-mena berhenti, tapi kita kikis pelan-pelan,” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Jepara, AKBP Dr Bakhruddin MS, MSi ketika dikonfirmasi di Mapolres Jepara mengatakan bahwa bantuan yang diberikaun kepada Perhutani itu merupakan salah satu dari tanggungjawab kepolisian dalam pelayanan sosial.

Terkait penanganan masalah tersebut dikatan pihaknya tetap mengedepankan langkah-langkah proaktif dan mengupaya­kan agar kemitraan tetap terjalin dengan baik antara Perhutani dengan LMDH.

“ Itu mengapa kami proaktif mengundang LMDH dan disaksikan pihak-pihak yang berwenang untuk membuat kesepakatan. Sekarang kesepakatan sudah ada dan sosialisasi akan terus dilakukan. Pada saatnya jika masih ada yang melanggar ya akan kita tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangi bersama antara Bupati Jepara, Wakil Ketua DPRD Jepara, Kapolres Jepara, Dandim Jepara, Administratur KPH Pati dan perwakilan LMDH Kabupaten Jepara penggarap tanaman ketela pohon pada 30 Januari 2013 bahwa batas akhir tanaman ketela pohon sampai akhir Agustus 2013. Dan setelah itu tidak ada lagi tanaman ketela pohon di wilayah kawasan hutan Perum Perhutani. S.Widhi

Status Quo Hutan Panawaren, Masyarakat Ingkar Janji


Yuliono, Asper BKPH Banjarnegara.

Yuliono, Asper BKPH Banjarnegara.

MAJALAH BINA – Mediasi yang dilakukan atas kasus wilayah hutan Perhutani di Desa Panawaren yang klaim masyarakat sebagai tanah adat sampai saat ini belum menemukan titik terang. Meski sudah dilakukan kesepakatan bersama antara Perhutani dangan masyarakat Desa Panawaren yang menyatakan wilayah yang menjadi sengketa ditetapkan sebagai kawasan status quo, kedua belah pihak tidak boleh melakukan kegiatan di atas lahan tersebut. Tapi kenyataannya justru masyarakat melanggar kesepakatan dengan melakukan tindak pidanan penebangan secara besar-besaran.

“ Sampai sekarang sudah habis tiga petak atau sekitar 60 hektar hutan yang didominasi tanaman damar itu,” kata Asper BKPH Banjarnegara, Yuliono kepada BINA belum lama ini lalu. Bahkan sekarang dikatakan sudah mulai merambah ke tanaman pinus. 

“ Saya heran dan saya  tidak tahu kenapa mereka berani seperti itu. Bahkan mereka menyatakan perang dengan Perhutani,” jelas Yuliono lebih lanjut yang dimungkinkan beraninya masyarakat lantaran ada pihak-pihak lain yang berperan dibekangnya. Sementara di pihak Perhutani sendiri dikatakan selama ini terus berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat.

Kasus yang mulai menyeruak 2004 itu, masyarakat mengklaim lahan yang disengketakan sebagai tanah adat atau tanah warisan nenek moyang. Sebagai petugas Perhutani yang diberi kewenangan atas wilayah yang menjadi sengketa itu menurut Yuliono kalau masyarakat mengklaim tentu ada bukti-bukti yang syah atas kepemilikannya.

“ Ya seperti sertifikat atau  gampangnya untuk saat ini kalau itu tanah rakyat bisa menunjukkan SPPT-nya,” kata Yuliono, Namun menurutnya setelah dilakukan pengecekan arsip SPPT tersebut saat ini masih menunggu keputusan dari PP Pratama Kabupaten Purbalingga. Tidak sampai di situ, lanjutnya, setelah kami membuka arsip-arsip lain ditemukan kalau masyarakat memang tidak puas dengan penjelasan yang ada dipersilakan untuk menempuh jalur peradilan, menggugat secara hukum. Tapi masyarakat sendiri tidak mau.

Setelah dilakukan penelaahan lebih dalam, dikatakan Yuliono sebenarnya dari pejabat-pejabat sebelumnya, baik itu pejabat Asper  maupun yang lainnya sudah melakukan berembug bersama secara baik-baik. Tapi hasilnya keputusan yang disampaikan ke masyarakat berbeda. Apa yang disampaikan di forum dengan yang disampaikan ke masyarakat berbalik.

Sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut,  sementara ini meski pihaknya tidak akan masuk ke kawasan zona merah (red zone) karena sudah ada kesepakatan. Tapi dari masyarakat sendiri apa yang disam­paikan ternyata seolah-olah ucapan dan janji itu adalah hanya sebatas ucapan.

“ Mereka tidak mau menepati janji,” tegasnya dimana permasalah di sana dikatakan sudah ditangani DPD Pusat bagian Penyelesaian Sengketa Tanah atau tenurial.

Kegiatan mediasai yang telah dilakukan sudah tidak terhitung banyaknya, tapi sampai April 2013 lalu baru sampai pada pengum­pulan peta-peta. Seperti peta proses verbal 1907, peta dari Bakorsurtanal, peta desa dan peta-peta yang lain yang menunjukkan peta kawasan berbatasan antara kawasan hutan yang sedang menjadi sengketa.

“ Peta-peta itu nanti kita padukan dengan peta dari BPN. Sementara ini baru sebatas akan mencocokkan yang nantinya akan dilakukan rekontruksi tapal patas dengan cara pertama sosialisasi dari peta-peta yang ada nanti di over lay kan. Hasilnya, kedua belah pihak nanti harus bisa menerima apapun  keputusannya dengan lapang dada dan keikhlasan, “ kata Yuliono.

Dijelaskan, bahwa tim madiasi yang akan melakukan rekontruksi tapal batas tersebut dengan menggunakan metode Tri Angliasi. Pihaknya juga sudah menemukan Tri Angliasi yang masih ada, yakni quarter nomor Q 95, 198, 199 dan 286. Tapi karena wialyah trersebut agak sulit, dikatakan Yuliono pihaknya akan menggunakan quarter yang sudah berhasil ditemukan tersebut.

“ Dengan menggunakan sertifikat itu nanti akan dilakukan proses pengukuran tapal batas dengan peta yang sudah menjadi kesepakatan,” jelasnya.

 

Keamanan jalan terus

Meski situasi di sana mencekam untuk didatangi petugas, dikatakan Yuliono, dalam bidang keamanan pihaknya tetap berusaha melakukan pengejaran bila memergoki masyarakat yang kedapatan mencuri kayu. 

Akan dilakukan pengejaran sampai pada tempat pembongkaran. Pengejaran itu dikatakan dilakukan bukan semata-mata kepingin menjebloskan masyarakat ke ranah hukum, tapi agar masyarakat juga bisa menghormati kesepakatan. Sehingga  jangan sampai pada akhirnya nanti ada yang celaka.

“ Kami sebetulnya kepada masyarakat pun berpihak. Kepada mereka bukan berarti Perhutani harus menang, tapi marilah kita saling menghormati kesepakatan dengan tidak melakukan penebangan atau kegiatan lain,” jelas Yuliono yang tetap berharap meski ada sengketa tindakan kepada yang bersalah tetap ditegakkan karena tidak semua masyarakat beretika jelek.

Dalam upaya pengamanan tersebut dikatakan pihaknya juga dibantu massa dari Dea Tanjunganom, Gambarana, Lamuk, Pesodongan, Sawangan, Pucung Kerep.

Menyinggung tanah yang telah dibagi-bagi ke masyarakat ( sebagaimana diberitakan BINA Edisi 01 Maret 2013) yang berada di petak 18, 19 dan 20 kepada sekitar 1.500 Kepala Keluarga (KK), baik KK yang ada d muk, Pesodongan, Sawangan, Pucungi Desa Panawaren maun yang ada diperantauan Yuliono menanggapinya sebagai hal yang mustahil.

“ Mereka dijatah semua, termasuk guru mengaji dan lain-lain itu Tapi apakah itu mungkin ?,” kata Yulianto menutup perbincangan dengan BINA. S.Widhi

Saya Disiapkan Kain Kafan Akan Dibunuh


Rahmatulloh, KRPH Pringombo BKP Banjarnegara KPH Kedu Selatan

Rahmatulloh, KRPH Pringombo BKP Banjarnegara KPH Kedu Selatan

MAJALAH BINA – Tidak terpikirkan kalau pininjauan ke petak 20 b menjadi hari naas Rachmatulloh, KRPH Pringombo BKP Banjarnegara KPH Kedu Selatan. Peninjauan yang dilakukan dengan Kapolsek Banjarnegara bersama dua anggotanya karena diinformasikan di petak itu telah terjadi penebangan liar. Di petak itu juga ditemukannya kendaraan circle yang dipakai untuk memotong kayu.

Barangkali kali itu memang jebakan yang dilakukan masyarakat Desa Panawaren. Sampai di lokasi memang tak ditemukan apa-apa selain kendaraan circle tersebut. Tapi sepeninggal dari hutan, sesampai jalan raya mereka dihadang masyarakat Desa Panawaren. Ada sekitar 50-an orang yang menghadang yang kemudian mereka menyanderanya dan dibawa ke rumah Pujo Wiyono, Ketua Formap yang berusaha untuk merebut wilayah Panawaren yang diakuinya sebagai tanah adat. Dalam penyanderaan itu, dikatakan dirinya mendapat perlakuan buruk. Dirinya sempat dilempar batang ketela pohon dan dilempari telur dan ancaman-ancaman lain yang membuat merinding bulu kuduk. Antara lain bahwa diriya sudah dipersiapkan kain kafan dan akan dibunuh.

” Saya sudah disiapkan kain kafan dan akan dibunuh,” katanya.

Kapolsek dan dua anggotanya pun meski tidak diperlakukan semena-mena seperti yang dialami dirinya, dikatakan juga akan dibunuh lantaran melakukan penembakan peringatan. Tapi mendengar tembakan yang diletupkan ke atas sekali itu, malah membuat masyarakat beringas. Mereka tidak takut dan justru malah menantang untuk membunuh.

“ Kita bunuh sekalian saja !” Rachmatulloh menirukan ancaman warga yang beringas itu yang benar-benar membuat mencekam.  

“ Saya di situ diintrograsi dan disuruh membuat surat pernyataan dan segala macam yang intinya kami (Perhutani-red) tidak boleh melakukan kegiatan apa pun yang ada di dalam wilayah yang diklaim sebagai tanah adat Desa Panawaren tersebut,” kata Rachmatulloh pasrah yang berhasil BINA temui belum lama ini.

Setelah penandatanganan dilakukan dikatakan Ramahtullah dirinya, Kapolres dan dua anggotanya dijemput petugas dari Polres.

“  Setelah itu saya baru berhasil keluar dari rumah Ketua Format,” katanya tidak dapat berbuat banyak selain menyerah dengan keadaan.Banjarnegara

Ledakan tangis pun tak terbendung istrinya menangis sejadi-jadinya yang saat itu sudah menanti di Polres Banjarnegara.

Dari kejadian yang menimpa dirinya itu, Rachmatulloh dan keluarganya menyatakan kini sangat tertekan. Sebagai garda terdepan penjaga keamanan hutan ia hanya berharap kepada perusahaan masalahnya bisa cepat diselesaikan agar petugas di lapangan bekerja bisa lebih aman. Selain itu perlu adanya dukungan aparat yang lebih baik. Dukungan yang selama ini diberikan ia katakan tidak optimal, khususnya dukungan dari kepolisian. SW

Saya Yakin Itu Hutan Negara


Wakil Adm/KSKPH Kedu Selatan, Arif Fitri Saputra, Shut

Wakil Adm/KSKPH Kedu Selatan, Arif Fitri Saputra, Shut

MAJALAH BINA – Kasus yang muncul 2004, pihak Formad waktu itu sebenarnya tidak punya cukup bukti sehingga tidak ada dukungan dan mereka turun. Tapi kasusnya 2010 muncul lagi yang kebetulan waktu itu bertepatan dengan momen penataan obyek pajak tanah oleh Kantor Pajak Pratama Purbalingga. Mereka mengajukan pengukuran ulang ke kawasan yang disengketakan, pihak Kantor Pajak saat itu hanya dikawal pihak desa Panawaren tanpa melibatkan petugas dari Perhutani, sehingga tidak bisa dilakukan klarifikasi.

“ Dari situ kemudian muncul sket-sket objek pajak yang dulu persil kemudian menjadi blok-blok yang kemudian mereka jadikan dasar bahwa itu kawasan tanah adat,” kata Wakil Adm/KSKPH Kedu Selatan, Arif Fitri Saputra, Shut kepada BINA ketika dikonfirmasi.

Namun menurut Arif pihak Perhutani pun meski tidak dilibatkan dalam pengukuran punya bukti autentik yang ada sejak jaman Hindia Belanda tentang peta tata batas yang lengkap  yang terus dilakukan pengecekan.

“ Sudah kita sampaikan, bahkan waktu dimediasi oleh tim Kabupaten Banjarnegara sudah peta itu sudah kita gelar termasuk  berita acara tata batasnya. Tapi pihak dari mereka tidak mengakui bahkan menuduh itu rekayasa Perhutani,” jelas Arif.

Padahal, lanjutnya, kalau kita mengacu kepada UU Kehutanan no 41 tahun 1999 itu jelas disebutkan penetapan kawasan hutan yang lama masih tetap berlaku. Dan di Jawa Tengah tidak ada perubahan tentang penetapan kawasan hutan yang terakhir  ditetapkan lagi dengan SK Menteri Kehutan no 359 Tahun 2004.

“ Jadi secara hukum sah kita punya bukti bahwa itu kawasan hutan negara,” tegasnya yang saat ini bersama-sama masih dalam proses menjalani menghadap Pansus DPD. Pihak Panawaren mengadukan kasus DPD RI sehingga DPD RI dibentuk Pansus. Setelah empat kali pertemuan dibentuk tim lagi dengan SK Bupati Banjarnegara. Dari situ nanti akan dilakukan pengukuran ulang. Apa pun hasilnya nanti akan disepakti kedua belah pihak.

Petermuan terakhir sampai saat ini masih pada tahap pengumpulan peta-peta dari beberapa pihak, peta dari kawasan Perhutani, peta dari Formad maupun peta-peta rupa dari Bakorsutranal.

“ Ini nanti akan ditumpang tindihkan, kita over lay kan. Nah dari situ nanti akan ketahuan kawasan hutannya bagaimana, tanah desanya bagaimana. Itu nanti sebagai dasar untuk pengukuran di lapangan,” jelas Arif.

Dengan data yang dimiliki Perhutani, Arif yakin bahwa sebenarnya kawasan yang menjadi sengketa  itu kawasan hutan.

“ Saya yakin dan saya sudah menanya­kan ke UPT Planologi Kehutanan di Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 11 Jawa dan Madura itu memang kawasan hutan,” katanya yakin dan berharap kasus itu selesai segera dengan apapun hasilnya yang bisa diterima kedua belah pihak tanpa ada gejolak. S.Widhi

Perhutani Kelola Serius Tanaman Porang


MAJALAH BINA – Tanaman porang (Amorphophallus oncophyllus) sudah lama dikenal masyarakat, khususnya masyarakat petani hutan. Porang yang selama ini diberdayakan masyarakat di bawah tegakan jati akan digarap secara serius oleh Perhutani. Lantaran kini diketahui bahwa porang mempunyai manfaat yang luar biasa.

Umbi porang mengandung glucomannan sangat tinggi. Glukomanan merupakan serat pangan larut air yang bersifat hidrokoloid kuat dan rendah kalori yang banyak digunakan dalam industri pangan baik sebagai pangan fungsional maupun bahan tambahan pangan dan non pangan seperti dalam industri kosmetik dan produk kesehatan lainnya.

 “ Dari hasil olahan tepung ini akan kita peroleh glukomannan. Ini diantaranya yang akan kita kembangkan yang dikatahui untuk bahan obat, kosmetika dan hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan,” kata Direktur Utama Perum Perhutani, Ir Bambang Sukmananto disela pencanangan Ground Breaking cluster tanaman porang di petak 7087 D RPH Cabak BKPH Cabak KPH Cepu. Pencanangan dilakukan oleh Meneg BUMN, Dahlan Iskan yang diawali pemukulan kentongan dan dilakukan penanaman serempak di petak tersebut (28/4).

Tanaman yang konon berasal dari kepulauan Andaman India keluarga Araceae ini memang sudah lama dikenal masyarakat.  Pada masyarakat peta­ni hutan yang menanam di lahan-lahan bawah tegakan yang dikenalkan Perhutani melalui program PHBM. Namun sejauh ini dikatakan Dirut, pemanfaatannya belum optimal meski diketahui hasil olahan tanaman porang banyak dicari di luar negeri. Seperti di Jepang  dan kawasan Asia Timur. Jepang sendiri diketahui sebagai pemasok besar olahan porang sebagai bahan baku mie atau produknya dikenal dengan nama konyaku.

Perhutani, lanjut Bambang, telah mendapat dukungan penuh dari Kementrian BUMN dan akan serius menangani tanaman porang ini. Khususnya dalam memberikan kepastian untuk membeli hasil panen dari masyarakat berapa pun jumlah­nya. Perhutani membidik di sektor industrinya sebelum akhirnya hasil olahan porang itu diekspor ke luar negri.

Di Perum Perhutani Unit I Jateng, tanaman porang ditanam seluas 1.200 hektare dikembangkan di empat KPH, yakni KPH Blora 150 ha, Cepu 480 ha, Mantingan 50 ha dan Randu­blatung. 520 ha yang masuk wilayah Kabupaten Blora. *