Pandangan


Transtoto : SIKAPI TUNTUTAN PEKERJA PELAKSANA PERHUTANI DENGAN BIJAK

Transtoto Handadhari

BINA – Sejak dilantiknya Bambang Sukmananto untuk memimpin Perum Perhutani pertengahan tahun 2011 lalu, kini kembali terjadi guncangan di dalam perusahaan kehutanan terbesar tersebut terutama muncul dari jajaran ujung tombak perusahaan, dari para pekerja pelaksana (PP) yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 13.000 pekerja. Para PP tersebut beramai-ramai meminta diangkat menjadi pegawai perusahaan setelah bekerja belasan tahun.
Bambang yang menjadi Dirut Perhutani menggantikan masa pemerintahan Transtoto Handadhari, kini menghadapi masalah yang tidak mudah. Pilihan kebijakannya yang keliru bisa mengancam produktivitas dan keberlanjutan perusahaan yang baru dipimpinnya. Di sisi lain kita masih mengingat bahwa di era Transtoto diakui banyak pihak telah dilakukan berbagai gebrakan memajukan perusahaan, salah satunya kebijakannya di tahun 2005 yang mencanangkan penghapusan status semua tenaga kerja borong diangkat menjadi pegawai perusahaan Perum Perhutani selambat-lambatnya tahun 2008. Sayangnya, kebijakan peningkatan status dan kebijakan lainnya yang berani dan telah mengundang dukungan eksternal tersebut malah memaksanya lebih cepat meninggalkan perusahaan yang telah dibesarkannya itu, dan mengakibatkan Perhutani bertahun-tahun limbung mengalami masa krisis kepemimpinan sepeninggalnya.
Berikut tanggapan dan pemikiran-pemikiran Begawan Kehutanan tersebut :

Adakah hak karyawan PP menjadi pegawai perusahaan?

Hak hakiki dari setiap individu adalah hidup tenteram dan memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan. Tuntutan para PP untuk menjadi warga pegawai perusahaan adalah hak mereka, pada prinsipnya wajar, apalagi mereka yang telah bekerja belasan atau puluhan tahun di perusahaan yang ikut dibesarkannya itu. Bahkan tak terkecuali bagi para pekerja yang lebih rendah seperti para pekerja kontrak, ataupun para pekerja outsourcing sekalipun berhak untuk bermimpi diangkat menjadi pegawai perusahaan. Karenanya kedepan penerimaan pekerja-pekerja seperti di atas dan kebijakan pengembangan kepegawaiannya harus dipikirkan hati-hati dan benar-benar matang pada saat pengangkatan mereka. Jangan kaget, seringkali masalah hukum dan kesepakatan ataupun janji-janji yang disampaikan tertulis pun tidak selalu bisa diberlakukan pada saat terjadi persengketaan kepegawaian.
Terkait tuntutan para PP Perhutani yang nampak sedang memuncak, memang tidak ada aturan yang menghambat mereka untuk memperoleh status kepegawaian yang dianggap lebih menjamin ketenangan kerja dan kesejahteraannya itu. Saya harap Direksi Perhutani dan para pihak yang berwenang dapat memahami tuntutan tersebut dengan lapang jiwa. Akar persoalan pokoknya adalah tingkat penghasilan dan fasilitas yang diperoleh dari gaji bulanan mereka jauh dari cukup untuk hidup layak. Dan sebagai PP meskipun berada di ujung tombak pekerjaan kurang memperoleh jaminan kesehatan, keselamatan, terlebih di saat berhenti bekerja tidak ada harapan untuk menikmati pensiun. Artinya, status pegawai perusahaan dianggap lebih memberikan ketenangan kerja. Mungkin bila ada status pegawai negeri sipil seperti di kementerian negara tentu status itu pula yang ingin diraihnya. Menurut saya sangatlah wajar.
Namun tuntutan mereka saat ini tidak mudah dikabulkan karena persoalan keuangan Perhutani yang sedang sulit akibat kondisi pemasaran produk yang sedang tidak baik, dan tugas-tugas sosialnya yang banyak. Jumlah PP yang 13.000-an orang jelas menjadi beban anggaran yang tidak sedikit bila harus diangkat dalam waktu yang singkat. Tetapi mengabaikan tuntutan mereka bisa berakibat macet dan collaps-nya perusahan. Direksi harus mampu menangani masalah pelik ini dengan cerdas dan arif.

Bagaimana peluangnya?
Pengangkatan PP menjadi pegawai perusahaan merupakan hak dan kewenangan Direksi Perum Perhutani berdasarkan pertimbangan dan kebijakan operasional yang tepat. Jadi peluangnya sangat tergantung bagaimana direksi mampu menetapkan yang terbaik, bagaimana menetapkan mana yang prioritas dalam menyelesaikan masalah PP tersebut, dan mengantisipasi langkah-langkah ke depan.
Direksi diberi kewenangan penuh mengatur kebijakannya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran perusahaan yang setiap tahun dituangkan dalam RKAP (Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan). Yang tahu sedalam-dalamnya isi perut Perhutani adalah direksi. Termasuk praktik-praktik menyimpang di tubuh perusahaan yang menyebabkan tidak maksimalnya penghasilan keuangan perusahaan. Sulitnya memang, karena Perhutani punya beban perekonomian sosial dan beban perlindungan lingkungan yang sangat besar, dan tidak jarang terbawa dalam kancah politik. Jumlah karyawannya mencapai lebih dari 30.000 orang, dan beban biaya umumnya lebih dari 40 persen tidak bisa dihindarkan karena jenis usahanya yang massif dan open access itu. Kesulitan BUMN besar tersebut akan bertambah segera setelah digabungkannya Perum Perhutani dengan 5 buah PT Inhutani yang memiliki berbagai perbedaan sifat, jenis usaha, sistem kepegawaian, sisa beban usaha dan lainnya, yang harus ditangani dengan cara yang tepat tanpa mengakibatkan guncangan perusahaan.
Kalau saya pribadi boleh menyampaikan pendapat, peluang diangkatnya PP menjadi pegawai perusahaan sesuai tuntutan mereka sangat mungkin. Hanya tentu tidak serta merta dan tidak asal diangkat seluruhnya, apalagi dengan pembatasan waktu 3 tahun yang belum dikaji secara mendalam. Banyak hal yang harus dipertimbangkan bersama-sama. Ada faktor tugas-tugas pokok atau tugas titipan Perhutani yang harus didahulukan, faktor kebijakan politik pemerintahan yang tidak dapat dihindari, faktor in-efisiensi yang sedang terjadi yang harus dikaji, faktor batasan waktu tuntutan, faktor ketersediaan keuangan, dan faktor penilaian individual PP, termasuk prestasi, masa kerja dan usia. Semuanya harus berpangku pada keselamatan, perkembangan, dan keberlanjutan perusahaan dengan berbagai fungsi dan peran sosial serta peran konseravasinya yang juga tidak murah. Namun niat untuk memperbaiki nasib dan status kepegawaian PP tersebut harus diutamakan pula.
Keterbatasan keuangan selalu disebut sebagai kendala, namun banyak yang bisa dilakukan di sektor yang terkait penghasilan perusahaan ini. Masalah yang paling harus dilakukan adalah kebijakan untuk dapat menghasilkan dana sebanyak-banyaknya dari mendayagunakan seluruh sumber penghasilan bahkan setiap jengkal lahan Perhutani, menyusun strategi sistem pemasaran yang tepat dan fleksibel, memperkecil penyelewengan kewenangan di semua bidang dan lapisan, menghilangkan fee dan biaya pembelian yang tidak juga surut, mencegah penyimpangan penggunaan dana dan tindak merugikan perusahaan lainnya, menghindari kebijakan yang merugikan seperti trading kayu rakyat dan usaha-usaha lainnya yang tidak feasible, menjauhi kegiatan yang boros seperti pembengkakan organisasi, perubahan seragam dan logo yang tidak perlu. Aset hutan yang dimiliki harus terjaga keamanannya, antara lain mengkaji ulang kebijakan yang berpengaruh terhadap keamanan hutan seperti drop the gun, sampai mengkaji ulang sistem hubungan sosial mutualistis yang paling efektif dalam menyejahterakan masyarakat desa hutan, masing-masing ditujukan agar bisa menghasilkan dana perusahaan yang maksimal. Uang pemasukan perusahaan yang akan besar itulah yang dapat menjamin peningkatan status, ataupun peningkatan kesejahteraan karyawan. Apabila ketenangan kerja lebih terjamin semestinya produktivitas dan loyalitas para karyawan meningkat.

Faktor-faktor apa yang menghambat?
Yang paling menghambat dari sudut pendapat normatif perusahaan adalah keterbatasan keuangan perusahaan untuk meningkatkan status pegawai sejumlah PP yang 13.000 orang, apalagi tuntutannya mendadak dalam waktu yang hanya 3 tahun. Perlu waktu untuk berdialog, menyiapkan tehnis pengangkatan, penyesuaian kelembagaan dan jenjang kepangkatan, penyesuaian sistem karir, sistem penggajian, sampai masalah asuransi pensiunan dan kesehatan. Sedangkan dari unsur PP sendiri yang akan menghambat adalah bila tuntutan dilakukan tidak rasional, tanpa memikirkan kesulitan direksi, berpegang pada tuntutan tanpa kompromi, dan dilakukan dengan emosional dan antipatik, meskipun dilontarkan tidak langsung melalui media sosial internet sekalipun.
Saya mengikuti masalah ini dari berbagai media, termasuk dari face book, saya juga sempat bertemu langsung dengan Ketuanya Paijo Herman dan teman-temannya yang aktivis forum PP seperti Sigit, Djaelani, Ary, Eko Pranoto, Gunawan, Pratikno dan lainnya. Saya melihat ketulusan perjuangan mereka yang berani dan penuh pengorbanan. Saya pesankan kepada mereka bahwa sikap emosional yang keluar dari jalur perjuangan malahan akan un-productive, akan mengundang permusuhan dari pihak yang tersinggung, dan akan menghambat tercapainya tuntutan mereka. Saya meminta untuk melakukan tuntutan dengan santun, simpatik dan empatik. Tuntutan juga harus rasional, memahami pula kesulitan perusahaan, dan didukung dengan data dan alasan yang baik. Kalau perlu pun bisa dilampiri dengan kritik dan saran atas pengelolaan perusahaan yang bisa menjadi dukungan ketersediaan penghasilan untuk membiayai tuntutan mereka. Hambatan-hambatan akan terlewati bila masing-masing pihak dapat mendialog-kan masalah tersebut dengan terbuka dan saling menghormati, lakukan semuanya sesuai mekanisme aturannya.

Bagaimana sebaiknya langkah-langkah direksi?
Langkah utama yang harus dilakukan direksi adalah melakukan komunikasi, transparansi informasi, dan niat untuk memenuhi tuntutan karyawan PP tersebut. Saya juga sudah menyampaikannya ke Pak Bambang Sukmananto, dan Pak Achmad Fachodji. Lakukan ”jemput bola”, jangan meremehkan persoalan tersebut agar Perhutani yang memang sedang galau ini tidak kecolongan menuai masalah yang lebih besar lagi. Cara yang dilakukan dengan melakukan tekanan maupun intimidasi ataupun ancaman-ancaman terhadap para aktivis PP, bila ada, selayaknya dijauhkan dalam meyelesaikan masalah tersebut. Direksi dan pejabat-pejabat tinggi Perhutani juga harus memberikan contoh untuk tidak melanggar aturan dan etika dengan mengangkat orang-orang dekatnya menjadi pegawai tanpa memperhatikan nasib antrian para PP yang telah bekerja jauh lebih lama.
Kunci utama menyelesaikan masalah PP ini adalah lakukan dialog terbuka yang benar-benar transparan, jujur dan saling menghormati. Kehadiran seorang dirut dalam suatu dialog menjadi sangat penting dalam budaya hubungan internal Perhutani. Direksi sekali lagi harus mampu berpikir menyesuaikan kondisi keuangan dengan menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak perlu atau belum perlu, berbiaya tinggi, boros, atau bahkan salah kebijakan. Sistem audit internal perusahaan agar diefektifkan untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran, atau bahkan terjadinya potensi hilangnya penghasillan. Lakukan upaya peningkatan penghasilan dengan membudidayakan semua aset dan sumberdaya Perhutani. Hal lainnya adalah pengetatan kebocoran anggaran yang sudah lazim terjadi, seperti saya sampaikan di muka.

Pembentukan forum pekerja pelaksana?
Saat ini telah terbentuk Forum Kesatuan Pekerja Pelaksana (FKPP) Perum Perhutani. Pembentukan forum, perserikatan atau apapun namanya itu hak mereka dan dijamin undang-undang. Namun sebaiknya agar semuanya dapat dikendalikan oleh direksi. Terbentuknya Forum PP tersebut menunjukkan adanya keinginan keras yang menggambarkan kerisauan dan ketidaksabaran mereka menunggu masa pengangkatan, dan sangat mungkin karena mereka akan menyampaikan tuntutannya sendiri karena serikat pekerja/karyawan yang ada dikhawatirkan tidak dapat diandalkan.
Saya mendengar komunikasi telah dicoba dilakukan dengan direksi, dan direksi telah membahasnya bersama kedua serikat. Namun nampaknya hasil awal rencana peningkatan status sekitar 1.600 PP pada tahun 2012 ini belum dianggap memuaskan. Saya mengharapkan direksi harus mampu mengendalikan memanasnya kondisi lapangan dengan baik, lakukan terus komunikasi dan tetapkan kesepakatan dengan teman-teman PP itu. Pengangkatan PP menjadi pegawai perusahaan harus menjadi niat, program dan komitmen direksi, khususnya Dirut Perhutani, dengan pertimbangan tehnis, administrasi, aspek keuangan dan legal secara tepat.
Warga PP seharusnya juga memahami bahwa masalah kuota pengangkatan tahun 2012 bukan hal utama yang harus dirisaukan. Yang penting adalah ada kesepakatan penyelesaian secara menyeluruh dan pola yang akan dilakukan dalam waktu yang disepakati. Bisa jadi ada kebijakan golden shake hands atau tawaran permintaan berhenti dengan pesangon tertentu, atau penawaran lainnya yang dapat diterima karyawan dengan tetap melanjutkan proses pengurangan karyawan. Selama masa penyelesaian kasus tuntutan PP ini direksi agar menghindari pengangkatan karyawan baru sejenis yang tidak perlu, kecuali pengangkatan karyawan ahli untuk posisi-posisi strategis yang sangat diperlukan. Celakanya, kebocoran kebijakan pengangkatan karyawan honorer baru ini justru biasanya muncul dari anggota direksi sendiri, atau pejabat-pejabat yang berwenang.
Saya melihat bahwa Perhutani perlu mencontoh semangat kementerian negara yang mampu menghapus seluruh karyawan honorer menjadi pegawai negeri. Pengangkatan PP menjadi pegawai perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai kriteria status kekaryawanannya, maupun usia, prestasi dan keteladanannya. Hindari tindakan memprioritaskan perhatian pada karyawan karena aktivitasnya dalam pergerakan seperti kasus pengangkatan para aktivis yang biasa dilakukan direksi secara tidak obyektif. Leveling pegawai perusahaan juga dapat diubah dalam jenjang yang lebih lebar, tanpa mengganggu keuangan perusahaan. Penghasilan para karyawan Perhutani seperti Polter yang saat ini lebih rendah dari penghasilan Polhut pegawai negeri kehutanan agar ditingkatkan dengan sungguh-sungguh, apalagi setelah penghasilan direksi konon naik drastis tahun 2008/2009 lalu. Kesejahteraan karyawan jelas sangat korelatif dengan keamanan hutan dan keamanan keuangan perusahaan.
Sekali lagi, atas dasar kecintaan saya pada Perhutani, saya berharap tidak terjadi deadlock dalam penyelesaian tuntutan warga PP di atas. Forum yang sudah solid terbentuk dapat menjadi ”pisau bermata dua”. Apabila dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat, namun juga bisa sebaliknya. Saya sangat tidak berharap apabila sampai terjadi mogok kerja atau demonstrasi sebagaimana tren perjuangan kaum buruh di luar perusahaan ini. Karenanya Forum ataupun serikat yang sudah terlanjur ada agar dikelola dengan baik, diperankan sesuai fungsi perjuangannya, apabila memungkinkan lebih baik diintegrasikan dalam satu perserikatan saja.
Terlepas dari semua masalah di atas, saya meminta kepada para warga PP tetap bersemangat untuk bekerja, tetap berkepala dingin dalam memperjuangkan nasib, dan tidak melakukan langkah yang bukan hanya akan menyulitkan perusahaan, tetapi juga akan menyulitkan diri sendiri dan keluarga. Direksi dan seluruh jajarannya, harus mampu melakukan komunikasi persuasif dan bijak, mengayomi dan memberikan ketenangan bekerja bagi para karyawan ujung tombaknya itu dengan berupaya sepenuh hati dan tulus memenuhi keinginan warga PP-nya.*

Transtoto Handadhari, Mantan Direktur Utama Perum Perhutani; Rimbawan Senior; Ketua Umum Yayasan GreenNET Indonesia.

15 pemikiran pada “Pandangan

  1. Setuju sekali dg pendapat Pak Trans
    Saya berharap direksi terutama Bp Dirut mengadakan pertemuan langsung dgn FKPP shg ada komunikasi lgsg antara Dirut dgn FKPP. Walaupun tuntutan FKPP : Peningkatan Status Total (PST) 3th digemborkan sbg harga mati tapi mengingat kondisi keuangan Perusahaan, saya yakin kalau toh kemampuan Perusahaan dg perhitungan rasional paling cepat 5th ya sampaikan penjelasan lgsg dr Dirut kpd FKPP dg kepastian pernyataan yg legal bisa dikuatkan secara hukum,
    Tuntutan PST 3th saya yakin bukan harga mati. Tp kepastian penyelesaian PST akan selesai sampai th brp (maksimal selama periode direksi skrg) dg rincian quota per tahun pasti akan diterima oleh FKPP.
    saran saya Dirut segera lakukan komunikasi lgsg dg FKPP tanpa perantara, sebelum situasi semakin memanas dan berdampak tidak baik.

  2. Kami juga setuju dengan pendapat Pak Transtoto
    Kami berharap Dirut segera melakukan pertemuan langsung dengan pihak FKPP sehingga situasi bisa kondosif.
    Kami cuman bisa prihatin dengan keadaan karyawan Perum Perhutani yg masih PP dg bersusah payah menjaga kelestarian hutan namun kurang ada perhatiannya dari Dirut Perum Perhutani.
    Perlu di ingat ujung tombak pengelolaan hutan berada di bawah 99.9 % PP.

  3. Terimakasih mas Parmanto….saya sangat prihatin, dan atas kecintaan saya pada dunia kehutanan khususnya Perum Perhutani dan karyawan2nya yang telah ikut saya besarkan, saya terpanggil untuk mendorong agar masalah PP ini dapat diselesaikan dengan bijak dan saling memuaskan.
    Mudah2an perusahaan kehutanan terbesar ini dapat menjalankan amanah perannya dengan baik untuk pembangunan negeri ini. wass. TH

  4. Pak Trans rupanya sangat belajar dari pengalaman nya dulu waktu jadi Dirut. Dulu beliau hanya memperhatikan orang2 dekatnya, menganggap remeh masukan orang lain tentang Perhutani atau masukan tentang sikap beliau, merasa dirinya mampu dengan kepandaiannya memecahkah masalah dan masih banyak lagi tapi setelah sadar biasanya manusia memang akan lebih arif, lebih matang dan mumpuni. Saya bersyukur moga kesadaran Pak trans bisa memberikan sumbangan bagi kita semua untuk lebih baik lagi. Tuhan mengangkat derajad sesorang dan Tuhan pula yang mengambilnya…moga jadi pelajaran buat kita semua. Maaf atas keterus terangan saya dan ini saya lontarkan agar kita semua mengambil pelajaran hidup bersama. Moga Allah mengampuni kita semua. amin

  5. Fulantan (?)…..terimakasih. Orang harus selalu belajar, namun urusan persoalan yang harus saya hadapi saat saya menjabat Dirut Pht adalah sangat kompleks, perbedaan sikap dan gaya memimpin serta masalah pribadi, yang sayangnya berujung pada penghianatan, dan diakhiri dengan pendzoliman orang2 yang berkuasa terhadap saya.
    Saya memang juga keliru karena terlalu pede, merasa bahwa saya telah berbuat yang terbaik utk Perhutani dan masyarakat, dan mengesampingkan kepentingan diri pribadi di mana saya pun sempat menerima award sebagai Pejabat Negara yang Bebas Korupsi dan Bebas KKN th 2007. Namun karya dan dedikasi tanpa pamrih tersebut tidak cukup kuat mempertahankan kepemimpinan saya di Pht. Saya terlalu pede, saya nyatakan itru bahkan di depan RDP dengan DPR-RI, saya memajukan perusahaan, saya yakin tidak melakukan apapun yang dapat menjatuhkan saya…tapi sejarah mencatat, saya dijebak dengan alasan disharmoni yang direkayasa… Di PTUN saya memenangkan semua gugatan, tgl. 28 April 2008 saya diputuskan harus dikembalikan sebagai Dirut Pht, yang membatalkan rencana pelantikan Upik pada tgl 29/4/2008 sbg Dirut…tetapi pemerintah sampai hari ini tidak mau memenuhinya…. Saya mengalami kesulitan, tapi itulah resiko perjalanan hidup, alhamdulillah saya tetap eksis di negeri ini, dan tetap bersahabat dengan semua pejabat/karyawan Pht.
    Ya saya belajar untuk lebih arif utk mendengar kritik dan saran teman2. Saya belajar selalu bersikap baik kepada orang2 busuk yang menghancurkan karir dan kehidupan saya dan keluarga, belajar melupakan tragedi di puncak karir dan pengabdian saya, namun penghianatan jelas tetap saya benci. Satu hal lainnya yang saya benar2 kecewa adalah sikap individu, termasuk di PP ini, yang tidak memahami tulisan saya di atas, malah bersikap meremehkan, bukan hanya sekedar tidak tahu berterimakasih telah diperhatikan dengan sungguh2, namun juga menodai dan akan un-productive bagi perjuangan warga PP. Saya mencintai dunia kehutanan, dan khususnya Perhutani, yg membawa saya tetap setia mengabdi membangun dan mengkritik untuk kebaikan Perhutani. Tidak ada niat lainnya.
    OK, mudah2an dipahami…memang sangat banyak misteri yg tidak selalu dapat diketahui ataupun diungkap, terimakasih.
    Wass,
    TH

  6. Saya akui tulisan bapak adalah benar dan baik saya tidak pungkiri hal tsb dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena bapak masih sudi meluangkan waktu bapak setelah “dikhianati”, namun yang saya maksud adalah pada masa bapak road map tentang pengentasan Pekerja Pelaksana itupun TIDAK ADA. yang ada road map bapak hingga tahun 2010 pengentasan Pekerja Borong menjadi Pekerja Kontrak yang selanjutnya disebut Pekerja Pelaksana. Nah karena hal tsb lah yang membuat saya jadi terbengong dengan tulisan bapak sedang pada masa bapak saja kami tidak bapak jadwalkan pengentasannya. Maaf saya hanya memperjelas maksud tulisan saya tanpa bermaksud meremehkan bapak sama sekali. Tulisan ini sekedar membaca road map SDM dikala bapak berkuasa. Maaf sekali lagi.

  7. Saya secara pribadi akan sangat menghargai semua konsep atau rencana baik setiap orang walaupun apa yang direncankannya itu tidak dilaksanakan……..karena semua hal yang direncanakan manuasia belum tentu allah akan mengabulkan semua rencana itu walaupun rencana itu rencana baik. semua ada rahasia illahi yang setiap orang tidak bisa menduganya. sekarang tinggal semua introspeksi diri…..apakah semua rencana itu sudah terlaksana dengan baik…..

  8. FKPP OH FKPP…. Nasibmu ……….
    Kini FKPP telah berbadan hukum dengan Akta Notaris Sri Suharni, SH Purwodadi Grobogan Nomor: 20 tgl 09 April 2012 dengan perubahan kepanjangan FKPP adalah : Forum Komunikasi Pekerja Perhutani, dengan keanggotaan tidak terbatas hanya Pekerja Pelaksana saja tapi mulai Pegawai sampai dengan Pekerja Pelaksana.

    Dari beberapa komentar teman-teman PP di FB group Forum PP terjadi kegelisahan tentang kepastian penyelesaian peningkatan status yang dipercayakan kepada Serikat yang ada sampai detik ini belum ada, dan mereka (FKPP) akan melaksanakan silaturahmi/dialog dan doa bersama di Manggala pada hari Rabu 18 April 2012, surat2 dan perijinan sudah tersebar ke masing-masing pihak,

    Harapan FKPP adalah dapat komunikasi langsung dengan BoD dengan menyampaikan tuntutan kepastian penyelesaian peningkatan status bisa diselesaikan paling lama 5 tahun yang harus dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan RKAP sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang dan konsentrasi pada bidang tugasnya masing-masing.

    Namun sekarang mereka terkendala oleh larangan manajemen Perhutani untuk melakukan kegiatan di Manggala tersebut dengan berbagai alasan, tekanan dan ancaman bagig anggota FKPP yang tetap berangkat ke Manggala.

    Yang ingin saya sampaikan adalah : mengapa pihak manajemen (Direksi) seolah menjadikan kontroversi dan membenci FKPP ( yang NB kaum kecil dan lemah) yang kita tahu mereka adalah satu tubuh dan motor-motornya Perusahaan tercinta ini, tanpa ada solusi yang saling mengenakan masing-masing pihak.

    Saran saya kepada pihak Direksi untuk menarik simpati mohon mereka disambut dengan baik dan ikhlas. Untuk menghindari kesan adanya demo ke pihak Direksi, kumpulkan mereka di tengah-tengah (Unit 1) kemudian Bapak-Bapak Direktur yang rawuh kesana dan ajaklah komunikasi dengan baik, Insya Allah semua lancar dan bisa menerima. Serta tidak ada kesan negatif dari fihak luar.

    Terimakasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat

  9. Ping-balik: FKPP telah berbadan hukum « PETAKHUTAN
  10. Harus lewat siapakah keluhan dan saran saya ini bisa sampai ke Direksi Perhutani??
    Sudah berkali kali saya membuat status di FB group Forum PP yg anggotanya mulai Adm, Karo bahkan Wakanit, tentang FKPP termasuk di group ini.

    Mengapa pihak Direksi tetap bersikeras tidak bisa melunak untuk menanggapi FKPP, bahkan dilapangan semakin memanas dengan adanya tekanan dan ancaman dari manajemen tehadap anggota FKPP yang akan melaksanakan doa bersama.

    Mumpung masih ada waktu 1 hari lagi, Saran saya kapad Bapak Dirut dan Anggota Direksi segera mengambil sikap dengan mengundang, mempersilakan Pengurus Pusat FKPP dan perwakilan 2-5 PP masing-masing KPH/SPH/KPH/Pusbang SDM/Puslitbang SDH untuk doa bersama di Manggala dan Bapak Dirut/Direktur lainnya ikut melaksanakan doa bersama dan berdialog/silaturahmi secara kekeluargaan penuh keakraban, انشـــــاء الله(Insya Allah) suasana semakin sejuk dan harmonis, saya yakin akan semakin indah kebersamaan antara bawahan dan atasan sehingga semua permasalahan pasti bisa diselesaikan dengan baik.

    Pesan bapak saya dulu ketika saya masih muda:
    » Membunuh semut dengan gula lebih mudah daripada menggunakan cuka.
    » Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan tapi dengan kelembutan dan kasih sayang niscaya kekerasan itu akan luluh.

    Saya mohon maaf lancang berpendapat. Sumonggo Bapak-bak menyikapinya (ini hanya suara hati orang kecil, bodoh dan kurang pendidikan)

  11. BoD penuhi tuntutan FKPP – Sungguh Allah, Maha mendengar, Alhamdulillah yaa Allah atas karunia Mu, akhirnya rencana kegiatan FKPP untuk silaturahmi dan doa bersama di Manggala tidak jadi dilaksanakan sehingga hal-hal negatif tidak berkepanjangan.
    Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Dirut dan segenap Anggota serta jajaranya atas perkenannya dan mau duduk bersama dan berdialog dengan teman-teman PP yang kebetulan mengikuti rapat penyusunan PKB dari utusan Serikat, dan yang lebih lagi akhirnya BoD berkenan memenuhi beberapa tuntutan FKPP yakni dalam peningkatan status PP tidak ada jalur khusus, tes/wawancara ditiadakan dan FKPP dilibatkan dalam penentuan personil yang akan dinaikkan statusnya. Dan BoD berkenan mengundang Pengurus Pusat FKPP untuk mendampingi rapat pembahasan PST di Jogja tgl 19-20 April 2012
    Terimakasih yaa Allah akhirnya hal2 yg saya kawatirkan terhadap Perusahaan ini tdk terjadi. BRAVO Perhutani Jaya karyawan sejahtera.

  12. alhamdulillah tidak sengaja menemukan grup ini…ternyata masalah di Perhutani seperti itu…menjadi bekal bagi generasi muda untuk berfikir dan bertindak ke depan..maklum saya masih mahasiswa kehutanan…terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s