Sertifikasi PHL Satndar FSC Komitmen Perhutani


Tim auditor melakukan kegiatan di lapangan.

Tim auditor melakukan kegiatan di lapangan.

MAJALAH BINA – Sebagai komitmen dalam implementasi Pengelolaan Hutan Lestari, Perum Perhutani telah menunjuk PT. SGS Indonesia untuk melakukan penilaian audit FSC Controlled Wood terhadap pengelolaan hutannya pada seluruh KPH di Perum Perhutani dalam rangka memperoleh sertifikasi ‘Kayu Terkendali’.
Salah satu misi Perum Perhutani dalam mengelola sumberdaya hutan adalah berprinsip pada Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yang berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung daerah Aliran Sungai (DAS). Sehingga, dapat meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan dalam pengelolaan hutannya itu, tetap terjaga dan lestari yang berimbas dalam mendorong perekonomian dan kemakmuran rakyat di Indonesia,khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Kegiatan tersebut dilakukan Perhutani sebagai bentuk keseriusan Perum Perhutani yang secara voluntary menggunakan standar yang dikeluarkan Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme For The Endorsement of Forest Certification (PEFC) sebagai standar sertifikasi dan implementasi pengelolaaan hutan lestari serta standart controlled wood secara corporate sebagai pengganti Police on Association (PoA) yang baru muncul 2010.
Hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat KPH-KPH diluar KPH sertifikasi SFM FSC, bukti pemenuhan; selain bukti pemenuhan legalitas pemanenan kayu; sangatlah terbatas, seperti : Identifikasi HCVF, penanganan tenurial, penanganan konflik penerapan komsos, tidak dilakukannya konversi hutan alam/hutan alam sekunder implementasi konvensi inti ILO (Internaltional Labour Organization) yang telah diratifikasi dan peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya ….>>

Mengendalikan Asap Kebakaran Lahan dan Hutan


Oleh : Dr. Transtoto Handadhari Rimbawan lulusan UGM Yogyakarta, dan University of Wisconsin at Madison, USA. Direktur Utama Perum Perhutani 2005-2008. Ketua Umum Yayasan Green Network Indonesia.

Oleh : Dr. Transtoto Handadhari
Rimbawan lulusan UGM Yogyakarta, dan University of Wisconsin at Madison, USA. Direktur Utama Perum Perhutani 2005-2008. Ketua Umum Yayasan Green Network Indonesia.

Indonesia sering dianggap negara tetangga yang merepotkan, salah satunya dalam urusan asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Asap selain menyengsarakan masyarakat luas juga merepotkan Singapura dan Malaysia. Bahkan pada tahun 2006, SBY, Presiden RI ke-6 harus meminta maaf atas kejadian tersebut ke negara-negara tetangga. Kenapa asap kebakaran hutan ini terus dan terus terulang tanpa mampu kita atasi?
Padahal masalahnya bisa disederhanakan : Bagaimana me­ngendalikan pembakaran limbah kayu/seresah yang tidak menyebabkan asap, serta dengan pengawalan masyarakat sendiri dan kebijakan terpadu pemerintah.

Masalah kebakaran hutan memang sangat pelik dan sampai saat ini sangat sulit atau bahkan tidak mampu dikendalikan. Api yang 70-80 persen berasal dari proses kebakaran atau pembakaran semak dan lahan oleh masyarakat peladang di daerah transisi di luar kawasan hutan, dan patut diduga juga berasal dari lahan-lahan berijin ataupun lahan usaha lainnya itu, seakan tidak bisa dipadamkan dengan cara apa pun. Hal utama yang mengakibatkan timbulnya asap pekat dan sulitnya dihentikan karena adanya gambut yang terbakar, serta pembakaran limbah kayu/seresah yang tidak sempurna. Selengkapnya

Semangat MOTO-GP Jadikan Sadapan Terbaik


Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut MM bersama jajaran pimpinan manajemen KPH Banyumas Timur.

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut MM bersama jajaran pimpinan manajemen KPH Banyumas Timur.

MAJALAH BINA – Produksi sadapan getah pinus KPH Banyumas Timur tahun ini dikatakan lebih baik dibanding tahun lalu. Terjadi peningkatan yang signifikan. Sampai periode I bulan Juli realisasi produksi getah pinus sudah tercapai 2.465,73 ton atau 64,01 % dari target sebesar 3.852 ton. Pencapaian tersebut KPH Banyumas Timur saat ini tercatat sebagai yang terbaik di tingkat Divisi Regional Jawa Tengah.
“ Ini memang berkat kerja keras dan kesungguhan teman-teman di lapangan. Dan yang pasti kita selalu target oriented,” kata Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut MP kepada BINA belum lama ini.
Dikatakan, produksi sadapan getah pinus dihitung dari hari ke hari yang selalu dicermati kemajuan dari masing-masing RPH dengan membangun kompetitif mengelompokkan KRPH yang produkdi 200 ton sampai yang 200 ton kebawah.
“ Ini kita ranking setiap hari dan hasilnya kita umumkan di BBM (Blackberry Messanger) Group, KRPH semua bisa tahu rangking kinerjanya. Cara ini ternyata membangun kompetisi dengan KRPH yang lain,” ujar Wawan yang memacu jajarannya dengan mengobarkan semangat Moto-GP Banyumas Timur. Moto-GP atau Move On Target Operation Getah Pinus yang menjadi kebanggaan semua rimbawan KPH Banyumas Timur.
Minimal, lanjut Wawan bila ada KRPH yang menyalip rangkingnya, esoknya memacu KRPH bersangkutan untuk mendatangi penyadap guna lebih giat melakukan penyadapan.
Estimasi sampai akhir tahun produksi sadapan getah pinus KPH Banyumas Timur dipastikan Wawan dengan semangat kerja jajarannya di lapangan berkeyakinan bisa 10 % melampaui target yang ditetapkan. Apalagi didukung situasi cuaca yang sampai saat ini masih bagus, Wawan yakin target itu bisa dicapai.*

>> Resep kinerjanya sebenarnya sederhana

Resep kinerja sebenarnya sederhana


Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo. S Hut MP

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo. S Hut MP

MAJALAH BINA – Resep kinerja para penyadap dikatakan Wawan sebenarnya sederhana saja. Yang dibutuhkan mereka sebenarnya hanya perhatian dari Perhutani. Seperti memberikan bingkisan menjelang lebaran dikatakan Wawan bisa membangkitkan semangat penyadap sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan.
“ Walaupun mungkin tak seberapa nilainya namun perhatian semacam itu sangat berarti bagi mereka,” kata Wawan bahwasannya kalau dibanding­kan antara out put dan in put-nya akan jauh lebih besar pendapatan yang diperoleh.
Di KPH Banyumas Timur penyadap yang aktif tercatat ada 2.400 orang.
” Kurang lebih Rp 110 juta yang kita keluarkan. Tapi dengan pengeluaran sebesar itu kalau terjadi kenaikan produksi sadapan sampai 100 ton saja dengan dikalikan Rp 20 ribu pendapatan perusahaan sudah Rp 2 miliar,” ujarnya.
Kita tidak usah bicara pendapatan, lanjutnya, kita bicara laba saja, 1 kg getah memberikan laba harga penye­rahan dikurangi biaya kurang lebih Rp 4 ribu. Berarti dari Rp 4 ribu dikalikan 100 ton sama dengan Rp 400 juta. Artinya jangan sampai kita eman-eman terhadap Rp 110 juta tapi kita akan lost opportunity benefit sampai Rp 400 juta.
Lebih lanjut Wawan mencontohkan hitungan, misalnya jika 1 kg getah pinus memberikan kontribusi pendapatan sekitar Rp 20 ribu. Jika produksi getah sebanyak 500 ton saja sudah akan diperoleh pendapat sebesar Rp 10 miliar dari pendapatan perusahaan.

Pasok 85 ton getah premium
Menyinggung produksi getah premium dikatakan Wawan berdasar data Sistem Informasi Manajemen Produksi Getah Pinus (SIM-PGT) sebesar Rp 134 ton. Sebesar 85 ton produksinya berasal dari KPH Banyumas Timur atau lebih dari 60 % berasal dari KPH Banyumas Timur. Sementara laporan data lapangan produksi getah premium KPH Banyumas Timur, dikatakan Wawan juga sudah melampaui target. Dilaporkan produksi getah premium telah mencapai 94 ton lebih.
Getah memang menjadi ‘Roh’-nya Perhutani KPH Banyumas Timur. Maka ia me­ngajak semua jajarannya untuk berbuat lebih baik lagi, jangan mudah puas dengan apa yang dicapai saat ini. Tapi harus berbuat lebih banyak lagi demi kemajuan dan eksistensi perusahaan. *

Antisipasi Terjadinya Kebakaran Dengan Membuat Sekat Bakar


sekatbakar

Adm/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin (kiri) bersama jajarannya saat meninjau pembuatan sekat bakar.

MAJALAH BINA – Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan Perum Perhutani KPH Bojonegoro membuat sekat bakar (pemutus umpan api). Hal ini dilakukan serentak di beberapa titik rawan terjadinya kebakaran di wilayah KPH Bojonegoro (4/8).
Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin menyampaikan pembuatan sekat bakar tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. Pembuatan sekat bakar di sepanjang tepian jalan raya dengan jarak 5 meter sampai dengan jarak 10 meter diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan meluas.
Salah satu penyebab sering terjadinya kebakaran hutan mumnya diawali dari tepijalan raya. Hal ini di sebabkan karena faktor ketidaksengajaan maupun faktor kesengajaan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak menyadari dampak kerugian yang diakibatkan.
Erwin berharap dan menghimbau kepada masyarakat agar jangan membuang putung rokok sembarangan. Ia juga meinta untuk menghindari pengunaan api di kawasan hutan.
Apabila terjadi kebakaran hutan, Erwin juga meminta agar segera melapor kepada petugas kehutanan terdekat dan padamkan api dihutan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Dijelaskan Erwin bahwa sangsi bagi orang yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan secara segaja akan mendapatkan pidana penjara maksimal 15 tahun dan dendas ebesar Rp 5 Milyar, sedangkan jika tidak disengaja (kelalaian) akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 1,5 Milyar, membakar hutan dengan sengaja sama dengan melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita.*

PERATURAN BERSAMA EMPAT MENTRI PERLU DITINJAU ULANG


Tim Diklatpim Angakatan I saat melakukan peninjauan lapangan di

Tim Diklatpim Angakatan I saat melakukan peninjauan lapangan di pt.64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal Perhutani Divisi Regional Jateng

MAJALAH BINA – Untuk melakukan pembuktikan di lapangan terkait hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan, rombongan peserta Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I angkatan ke-30 tahun 2015 berkunjung ke petak 64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal (23/5).
Rombongan yang merupa­kan para birokat sebelumnya menempuh pendidikan selama 6 bulan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Aparatur Negara Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) di Pejompongan Jakarta.
“ Selama enam bulan mereka digodog di sana dengan berbagai ilmu yang salah satu diantaranya adalah tentang masalah yang menyangkut kehutanan. Dan Perhutani menjadi salah satu obyek kunjungan rombongan Diklatpim I tersebut,” kata Direktur PSDH Perum Perhutani, Ir Heru Siswanto MBA yang mendampingi rombongan tersebut di lokasi kunjungan.
Dikatakan, kunjungan mereka di lapa­ngan (off campus) untuk membuktikan de­ngan kondisi yang sebenarnya di lapangan terhadap ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Yakni melihat kondisi lapa­ngan yang sebenarnya terhadap hutan yang dikelola Perum Perhutani bahwasanya Perhutani telah melaksanakan semua aturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang benar.
Tampak turut mendapingi di lapangan rombongan Diklatpim I tersebut Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo beserta jajaranya dan Adm/KKPH Kendal, Ir R Soenarto yang memandu langsung dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pengelolaan hutan di Perum Perhutani di lapangan.
Hal yang menarik dari kunjungan rombongan Diklatpim I seperti disampaikan pimpiran rombongan Dirjen PHPA, Bambang Hendriyono, yakni masalah policy brief tentang hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan. Khususnya yang menyangkut dengan masalah regulasi pengelolaannya.
“ Ini menjadi perhatian kita di sekolah dalam hal penguatan regulasinya,” kata Bambang kepada BINA disela kunjungan lapangan tersebut.
Intinya, lanjutnya, kawasan hutan yang dari awal itu ingin diberdayakan untuk masyarakat dengan keperpihakan pemerintah yang cukup tinggi jangan sampai salah arah.
“ Sehingga dengan dasar itu kami mereview regulasi yang ada jangan sampai pemahaman regulasi yang berbeda yang ada bisa menghambat proses percepatan penyelesaian akses kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” tegasnya. *

ADA PEMAHAMAN YANG BERBEDA DI LAPANGAN


Dirjen PHPA, Bambang

Dirjen PHPA, Bambang Hendriyono

MAJALAH BINA – Regulasi baru Peraturan Bersama (Perber) empat kementrian, BPN, Kementrian Kehutanan, PU dan Kementrian Dalam Negri terkait percepatan hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan dinilai tidak sejalan dengan aturan yang lainnya, karena dalam prakteknya di lapangan terjadi pemahaman yang berbeda. Sehingga Perber tersebut kedepannya dikhawatir­kan bisa membawa menimbulkan masalah baru.
“ Nah, akhirnya kita sepakat dalam sekolah ini kita menyusun rekomendasi kepada pemerintahyang intinya untuk meninjau kembali Perber tersebut yang didasarkan pada bukti-bukti dan musukan-masukan yang diperoleh dari kunjungan-kunjungan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita harapkan jangan sampai pasal-pasal dalam Perber itu bertentangan dengan undang-undang yang ada ataupun peraturan pemerintah lainnya,” kata Ketua Rombongan Dikltatpim I Angkatan XXX, Bambang Hendriyono kepada BINA disela peninjauan lapangan di petak 64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal (23/05/2015).
Dikatakan Bambang yang juga Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHPA) isi rekomendasi tersbut untuk meluruskan Perber tersebut agar diselaraskan dengan undang-undang atau pera­turan yang ada lainnya.
“ Tujuannya sama, yakni percepatan penyelesaian hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” tegas Bambang.
Menurut dia percepatan terhadap are­al hutan produksi yang memang belum ada pemegang ijinnya, belum ada tum­pang tindihnya pemerintah sudah kasih kebijakan untuk memberikan akses legal, ijin baik terhadap hutan tanaman rakyat, hutan desa maupun hutan kemasyarakatan. Itu pun ditegaskan Bambang juga masuk dalam evaluasi Diklatpim karena dinilai implemtasinya juga belum maksimal.
“ Akses legal masuk ke kawasan hutan produksi yang belum ada ijinnya, tinggal percepatannya saja. Undang-undang peraturannya sudah benar, khususnya dari pusat, propinsi dan kabupaten. Tetapi ternyata memang rantai birokrasinya yang lambat sehingga SK ijin usaha-usaha untuk rakyat keluarnya juga lama. Sementara rakyat sendiri yang dikasih ijin pun tidak mampu menindak lanjuti SK itu, khususnya menanam apalagi panen,” beber Bambang.
Tapi, lanjutnya, sekarang kita bicara yang telah berada di dalam kawasan hutan, existing di dalam kawasan hutan. Sebenarnya Perber juga itu arahnya, percepatannya bagaimana supaya hak-hak legal mereka diakui.
“ Lha untuk itu khusus yang existing ini kita ingin harus betul-betul sinergi. Dalam hal ini dari Badan Pertanahan Nasional dengan kementrian kita dan juga Menteri Dalam Negri dan PU yang sudah punya Perber harus sama-sama sejalan. Karena jangan sampai kebijakan perber ini membawa menim­bulkan masalah baru. Misal­nya antara lain Surat Sertifikat atau alat sah bukti yang dia miliki jangan sampai baru dibuat.
Harusnya dalam Perber itu, dijelaskan Dirjen PHPA, kalau sudah diatas 20 tahun dan ada bukti kemudian di Perber itu juga ada tim IIP4T (Identifikasi Pendataan Penguatan Penguasaan Tanah) kalau memang terbukti ada adminis­trasinya itu memang bisa diberikan hak kelola. Tapi kita kan ingin bahwa dalam kawasan hutan memang open ya mendingan kita kasih saja legali­tasnya disitu tidak harus keluar dari kawasan hutan.
“ Kita intinya ingin mempertahankan kawasan hutan itu dimana tetap berpihak kemasyarakatnya sejalan sehingga kita ya harus hormati hukum-hukum yang sudah ada disitu. Hukum itu artinya ketika pemerin­tah sudah menetapkan disitu untuk pemegang ijin, disitu untuk masyarakat tapi disitu ternyata abu-abu nah ini kan harus ditelusuri benar.
Tapi intinya kawasan hutan kita ingin­kan dalam Perber itu harus betul-betul sejalan dengan aturan yang lainnya. Rekomendasi kita akhirnya ya Perber itu kita ingin dinaikkan menjadi Peraturan Presiden kalau itu sifatnya percepatan.
Tapi pemerintah dengan keberpihakan kepada masyarakat nawacita kawasan hutan juga sudah dilokasikan lahan12,7 juta ha, sebenarnya Perber itu juga bisa masuk dibagian lahan tersebut yang berada di open acces yang berada di areal ijin. Dan nyatanya yang di open acces ini nyatanya sudah existing dikuasai tetap dalam kerangka yang terpadu.
“ Karena Perhutani termasuk hutan produksi di Jawa tentu ada kaitan dengan Perber itu juga efek dampaknya juga ada. Hutan produksi kan sudah dari dulu dikelola Perhutani dan persoalan Perhutani sekarang kan juga sudah dibedah oleh instansi-instansi terkait, seperti kajian Litbang oleh KPK maupun BPK juga akademisi. Perhutani intinya sudah punya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kita sudah arahkan agar PHBM diperbaiki supaya keberpihakan ke masyarakatnya kelihatan jelas. Jangan sampai itu nanti jadi terganggu, jangan sampai terjadi keluar sertifikat-sertifikat. Padahal sertifikat itu kalau memang terbukti dari dulu masyarakat mengelola disi­tu bisa diberikan semacam kepastian legalitas dari pemerintah,” urai Bambang.
Untuk itu Bambang berharap kepada pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tim inventarisasi turut berperan aktif di dalamnya.
“ Jadi intinya sesuai apa yang kami peroleh di sekolah dan didasarkan pada bukti-bukti dari kunjungan-kunjungan, seperti di Perhutani ini kita juga dapat masukan. Kita harapkan jangan sampai pasal-pasal dalam Perber itu bertentangan dengan ndang-undang yang ada ataupun peraturan pemerintah. Itu yang kita luruskan pemerintah kita beri rekomendasi agar diselaraskan. Tujuannya sama. Yakni percepatan penyelesaian hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” pungkas Bambang.