Semangat MOTO-GP Jadikan Sadapan Terbaik


Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut MM bersama jajaran pimpinan manajemen KPH Banyumas Timur.

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut MM bersama jajaran pimpinan manajemen KPH Banyumas Timur.

MAJALAH BINA – Produksi sadapan getah pinus KPH Banyumas Timur tahun ini dikatakan lebih baik dibanding tahun lalu. Terjadi peningkatan yang signifikan. Sampai periode I bulan Juli realisasi produksi getah pinus sudah tercapai 2.465,73 ton atau 64,01 % dari target sebesar 3.852 ton. Pencapaian tersebut KPH Banyumas Timur saat ini tercatat sebagai yang terbaik di tingkat Divisi Regional Jawa Tengah.
“ Ini memang berkat kerja keras dan kesungguhan teman-teman di lapangan. Dan yang pasti kita selalu target oriented,” kata Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut MP kepada BINA belum lama ini.
Dikatakan, produksi sadapan getah pinus dihitung dari hari ke hari yang selalu dicermati kemajuan dari masing-masing RPH dengan membangun kompetitif mengelompokkan KRPH yang produkdi 200 ton sampai yang 200 ton kebawah.
“ Ini kita ranking setiap hari dan hasilnya kita umumkan di BBM (Blackberry Messanger) Group, KRPH semua bisa tahu rangking kinerjanya. Cara ini ternyata membangun kompetisi dengan KRPH yang lain,” ujar Wawan yang memacu jajarannya dengan mengobarkan semangat Moto-GP Banyumas Timur. Moto-GP atau Move On Target Operation Getah Pinus yang menjadi kebanggaan semua rimbawan KPH Banyumas Timur.
Minimal, lanjut Wawan bila ada KRPH yang menyalip rangkingnya, esoknya memacu KRPH bersangkutan untuk mendatangi penyadap guna lebih giat melakukan penyadapan.
Estimasi sampai akhir tahun produksi sadapan getah pinus KPH Banyumas Timur dipastikan Wawan dengan semangat kerja jajarannya di lapangan berkeyakinan bisa 10 % melampaui target yang ditetapkan. Apalagi didukung situasi cuaca yang sampai saat ini masih bagus, Wawan yakin target itu bisa dicapai.*

>> Resep kinerjanya sebenarnya sederhana

Resep kinerja sebenarnya sederhana


Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo. S Hut MP

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo. S Hut MP

MAJALAH BINA – Resep kinerja para penyadap dikatakan Wawan sebenarnya sederhana saja. Yang dibutuhkan mereka sebenarnya hanya perhatian dari Perhutani. Seperti memberikan bingkisan menjelang lebaran dikatakan Wawan bisa membangkitkan semangat penyadap sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan.
“ Walaupun mungkin tak seberapa nilainya namun perhatian semacam itu sangat berarti bagi mereka,” kata Wawan bahwasannya kalau dibanding­kan antara out put dan in put-nya akan jauh lebih besar pendapatan yang diperoleh.
Di KPH Banyumas Timur penyadap yang aktif tercatat ada 2.400 orang.
” Kurang lebih Rp 110 juta yang kita keluarkan. Tapi dengan pengeluaran sebesar itu kalau terjadi kenaikan produksi sadapan sampai 100 ton saja dengan dikalikan Rp 20 ribu pendapatan perusahaan sudah Rp 2 miliar,” ujarnya.
Kita tidak usah bicara pendapatan, lanjutnya, kita bicara laba saja, 1 kg getah memberikan laba harga penye­rahan dikurangi biaya kurang lebih Rp 4 ribu. Berarti dari Rp 4 ribu dikalikan 100 ton sama dengan Rp 400 juta. Artinya jangan sampai kita eman-eman terhadap Rp 110 juta tapi kita akan lost opportunity benefit sampai Rp 400 juta.
Lebih lanjut Wawan mencontohkan hitungan, misalnya jika 1 kg getah pinus memberikan kontribusi pendapatan sekitar Rp 20 ribu. Jika produksi getah sebanyak 500 ton saja sudah akan diperoleh pendapat sebesar Rp 10 miliar dari pendapatan perusahaan.

Pasok 85 ton getah premium
Menyinggung produksi getah premium dikatakan Wawan berdasar data Sistem Informasi Manajemen Produksi Getah Pinus (SIM-PGT) sebesar Rp 134 ton. Sebesar 85 ton produksinya berasal dari KPH Banyumas Timur atau lebih dari 60 % berasal dari KPH Banyumas Timur. Sementara laporan data lapangan produksi getah premium KPH Banyumas Timur, dikatakan Wawan juga sudah melampaui target. Dilaporkan produksi getah premium telah mencapai 94 ton lebih.
Getah memang menjadi ‘Roh’-nya Perhutani KPH Banyumas Timur. Maka ia me­ngajak semua jajarannya untuk berbuat lebih baik lagi, jangan mudah puas dengan apa yang dicapai saat ini. Tapi harus berbuat lebih banyak lagi demi kemajuan dan eksistensi perusahaan. *

Antisipasi Terjadinya Kebakaran Dengan Membuat Sekat Bakar


sekatbakar

Adm/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin (kiri) bersama jajarannya saat meninjau pembuatan sekat bakar.

MAJALAH BINA – Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan Perum Perhutani KPH Bojonegoro membuat sekat bakar (pemutus umpan api). Hal ini dilakukan serentak di beberapa titik rawan terjadinya kebakaran di wilayah KPH Bojonegoro (4/8).
Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin menyampaikan pembuatan sekat bakar tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. Pembuatan sekat bakar di sepanjang tepian jalan raya dengan jarak 5 meter sampai dengan jarak 10 meter diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan meluas.
Salah satu penyebab sering terjadinya kebakaran hutan mumnya diawali dari tepijalan raya. Hal ini di sebabkan karena faktor ketidaksengajaan maupun faktor kesengajaan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak menyadari dampak kerugian yang diakibatkan.
Erwin berharap dan menghimbau kepada masyarakat agar jangan membuang putung rokok sembarangan. Ia juga meinta untuk menghindari pengunaan api di kawasan hutan.
Apabila terjadi kebakaran hutan, Erwin juga meminta agar segera melapor kepada petugas kehutanan terdekat dan padamkan api dihutan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Dijelaskan Erwin bahwa sangsi bagi orang yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan secara segaja akan mendapatkan pidana penjara maksimal 15 tahun dan dendas ebesar Rp 5 Milyar, sedangkan jika tidak disengaja (kelalaian) akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 1,5 Milyar, membakar hutan dengan sengaja sama dengan melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita.*

PERATURAN BERSAMA EMPAT MENTRI PERLU DITINJAU ULANG


Tim Diklatpim Angakatan I saat melakukan peninjauan lapangan di

Tim Diklatpim Angakatan I saat melakukan peninjauan lapangan di pt.64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal Perhutani Divisi Regional Jateng

MAJALAH BINA – Untuk melakukan pembuktikan di lapangan terkait hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan, rombongan peserta Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I angkatan ke-30 tahun 2015 berkunjung ke petak 64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal (23/5).
Rombongan yang merupa­kan para birokat sebelumnya menempuh pendidikan selama 6 bulan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Aparatur Negara Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) di Pejompongan Jakarta.
“ Selama enam bulan mereka digodog di sana dengan berbagai ilmu yang salah satu diantaranya adalah tentang masalah yang menyangkut kehutanan. Dan Perhutani menjadi salah satu obyek kunjungan rombongan Diklatpim I tersebut,” kata Direktur PSDH Perum Perhutani, Ir Heru Siswanto MBA yang mendampingi rombongan tersebut di lokasi kunjungan.
Dikatakan, kunjungan mereka di lapa­ngan (off campus) untuk membuktikan de­ngan kondisi yang sebenarnya di lapangan terhadap ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Yakni melihat kondisi lapa­ngan yang sebenarnya terhadap hutan yang dikelola Perum Perhutani bahwasanya Perhutani telah melaksanakan semua aturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang benar.
Tampak turut mendapingi di lapangan rombongan Diklatpim I tersebut Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo beserta jajaranya dan Adm/KKPH Kendal, Ir R Soenarto yang memandu langsung dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pengelolaan hutan di Perum Perhutani di lapangan.
Hal yang menarik dari kunjungan rombongan Diklatpim I seperti disampaikan pimpiran rombongan Dirjen PHPA, Bambang Hendriyono, yakni masalah policy brief tentang hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan. Khususnya yang menyangkut dengan masalah regulasi pengelolaannya.
“ Ini menjadi perhatian kita di sekolah dalam hal penguatan regulasinya,” kata Bambang kepada BINA disela kunjungan lapangan tersebut.
Intinya, lanjutnya, kawasan hutan yang dari awal itu ingin diberdayakan untuk masyarakat dengan keperpihakan pemerintah yang cukup tinggi jangan sampai salah arah.
“ Sehingga dengan dasar itu kami mereview regulasi yang ada jangan sampai pemahaman regulasi yang berbeda yang ada bisa menghambat proses percepatan penyelesaian akses kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” tegasnya. *

ADA PEMAHAMAN YANG BERBEDA DI LAPANGAN


Dirjen PHPA, Bambang

Dirjen PHPA, Bambang Hendriyono

MAJALAH BINA – Regulasi baru Peraturan Bersama (Perber) empat kementrian, BPN, Kementrian Kehutanan, PU dan Kementrian Dalam Negri terkait percepatan hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan dinilai tidak sejalan dengan aturan yang lainnya, karena dalam prakteknya di lapangan terjadi pemahaman yang berbeda. Sehingga Perber tersebut kedepannya dikhawatir­kan bisa membawa menimbulkan masalah baru.
“ Nah, akhirnya kita sepakat dalam sekolah ini kita menyusun rekomendasi kepada pemerintahyang intinya untuk meninjau kembali Perber tersebut yang didasarkan pada bukti-bukti dan musukan-masukan yang diperoleh dari kunjungan-kunjungan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita harapkan jangan sampai pasal-pasal dalam Perber itu bertentangan dengan undang-undang yang ada ataupun peraturan pemerintah lainnya,” kata Ketua Rombongan Dikltatpim I Angkatan XXX, Bambang Hendriyono kepada BINA disela peninjauan lapangan di petak 64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal (23/05/2015).
Dikatakan Bambang yang juga Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHPA) isi rekomendasi tersbut untuk meluruskan Perber tersebut agar diselaraskan dengan undang-undang atau pera­turan yang ada lainnya.
“ Tujuannya sama, yakni percepatan penyelesaian hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” tegas Bambang.
Menurut dia percepatan terhadap are­al hutan produksi yang memang belum ada pemegang ijinnya, belum ada tum­pang tindihnya pemerintah sudah kasih kebijakan untuk memberikan akses legal, ijin baik terhadap hutan tanaman rakyat, hutan desa maupun hutan kemasyarakatan. Itu pun ditegaskan Bambang juga masuk dalam evaluasi Diklatpim karena dinilai implemtasinya juga belum maksimal.
“ Akses legal masuk ke kawasan hutan produksi yang belum ada ijinnya, tinggal percepatannya saja. Undang-undang peraturannya sudah benar, khususnya dari pusat, propinsi dan kabupaten. Tetapi ternyata memang rantai birokrasinya yang lambat sehingga SK ijin usaha-usaha untuk rakyat keluarnya juga lama. Sementara rakyat sendiri yang dikasih ijin pun tidak mampu menindak lanjuti SK itu, khususnya menanam apalagi panen,” beber Bambang.
Tapi, lanjutnya, sekarang kita bicara yang telah berada di dalam kawasan hutan, existing di dalam kawasan hutan. Sebenarnya Perber juga itu arahnya, percepatannya bagaimana supaya hak-hak legal mereka diakui.
“ Lha untuk itu khusus yang existing ini kita ingin harus betul-betul sinergi. Dalam hal ini dari Badan Pertanahan Nasional dengan kementrian kita dan juga Menteri Dalam Negri dan PU yang sudah punya Perber harus sama-sama sejalan. Karena jangan sampai kebijakan perber ini membawa menim­bulkan masalah baru. Misal­nya antara lain Surat Sertifikat atau alat sah bukti yang dia miliki jangan sampai baru dibuat.
Harusnya dalam Perber itu, dijelaskan Dirjen PHPA, kalau sudah diatas 20 tahun dan ada bukti kemudian di Perber itu juga ada tim IIP4T (Identifikasi Pendataan Penguatan Penguasaan Tanah) kalau memang terbukti ada adminis­trasinya itu memang bisa diberikan hak kelola. Tapi kita kan ingin bahwa dalam kawasan hutan memang open ya mendingan kita kasih saja legali­tasnya disitu tidak harus keluar dari kawasan hutan.
“ Kita intinya ingin mempertahankan kawasan hutan itu dimana tetap berpihak kemasyarakatnya sejalan sehingga kita ya harus hormati hukum-hukum yang sudah ada disitu. Hukum itu artinya ketika pemerin­tah sudah menetapkan disitu untuk pemegang ijin, disitu untuk masyarakat tapi disitu ternyata abu-abu nah ini kan harus ditelusuri benar.
Tapi intinya kawasan hutan kita ingin­kan dalam Perber itu harus betul-betul sejalan dengan aturan yang lainnya. Rekomendasi kita akhirnya ya Perber itu kita ingin dinaikkan menjadi Peraturan Presiden kalau itu sifatnya percepatan.
Tapi pemerintah dengan keberpihakan kepada masyarakat nawacita kawasan hutan juga sudah dilokasikan lahan12,7 juta ha, sebenarnya Perber itu juga bisa masuk dibagian lahan tersebut yang berada di open acces yang berada di areal ijin. Dan nyatanya yang di open acces ini nyatanya sudah existing dikuasai tetap dalam kerangka yang terpadu.
“ Karena Perhutani termasuk hutan produksi di Jawa tentu ada kaitan dengan Perber itu juga efek dampaknya juga ada. Hutan produksi kan sudah dari dulu dikelola Perhutani dan persoalan Perhutani sekarang kan juga sudah dibedah oleh instansi-instansi terkait, seperti kajian Litbang oleh KPK maupun BPK juga akademisi. Perhutani intinya sudah punya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kita sudah arahkan agar PHBM diperbaiki supaya keberpihakan ke masyarakatnya kelihatan jelas. Jangan sampai itu nanti jadi terganggu, jangan sampai terjadi keluar sertifikat-sertifikat. Padahal sertifikat itu kalau memang terbukti dari dulu masyarakat mengelola disi­tu bisa diberikan semacam kepastian legalitas dari pemerintah,” urai Bambang.
Untuk itu Bambang berharap kepada pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tim inventarisasi turut berperan aktif di dalamnya.
“ Jadi intinya sesuai apa yang kami peroleh di sekolah dan didasarkan pada bukti-bukti dari kunjungan-kunjungan, seperti di Perhutani ini kita juga dapat masukan. Kita harapkan jangan sampai pasal-pasal dalam Perber itu bertentangan dengan ndang-undang yang ada ataupun peraturan pemerintah. Itu yang kita luruskan pemerintah kita beri rekomendasi agar diselaraskan. Tujuannya sama. Yakni percepatan penyelesaian hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” pungkas Bambang.

MENUNGGU PUTUSAN SENGKETA LAHAN BLOK BLEBERAN KECAMATAN SONGGOM


Peninjauan ke lokasi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Kepolisian.

Peninjauan ke lokasi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Kepolisian.

MAJALAH BINA – Sengketa lahan Blok Bleberan, Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hingga kini tak kunjung usai. Perhutani KPH Balapulang dan warga Desa Songgom sama-sama mengklaim bahwa yang kini ditanaman tebu oleh masyarakat merupakan haknya masing-masing.

Meski sebenarnya lahan sengketa seluas sekitar 200 hektar di Blok Bleberan dan Kalenrembet tersebut oleh berbagai keputusan instansi terkait yang salah satunya BPSDA Pemali Comal Pemprov Jateng, menegaskan pengelolaannya merupakan kewenangan Perum Perhutani KPH Balapulang. Bahkan surat penjelasan Gubernur pada 1988 yang menegaskan bahwa tanah yang ada di bantaran Kali Pamali itu pengelolaannya diserahkan kepada Dapartemen Kehutanan cq. Perhutani Unit I Jateng (sekarang Divisi Regional Jateng-red).

Artinya, lahan tersebut merupakan kawasan hutan. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, areal hutan tidak boleh ditanami tanaman perkebunan seperti tebu. Tetapi dari sisi pembela petani menyatakan lain, pihak Perhutani selaku penggugat malah dikatakan mengada-ada dan data-data yang ditunjukkan Perhutani dikatakan tidak benar. Lahan di ditepian Kali Pamali itu dikatakan sebagai tanah timbul dan masyarakat dikatakan konon menggarap sudah sejak 1923.

Pembuktian lapangan

Guna meredam konflik berkepanjangan medio Maret lalu dilakukan pembuktian-pembuktian di lapangan. Yakni pada 16 Maret 2015 dilakukan peninjauan lokasi lahan sengketa oleh kedua belah pihak. Perum Perhutani KPH Balapulang sebagai penggugat dan petani penggarap lahan Blok Bleberan sebagai pihak tergugat bersama de­ngan hakim Pengadilan Negeri Slawi, Kabupaten Tegal, mengecek satu per satu lahan yang saat ini ditanami tebu oleh petani warga Desa Songgom.

Peninjauan lokasi lahan sengketa itu mendapat penjagaan ketat dari jajaran Polres Tegal dan anggota TNI setempat.

Sejauh ini perkembangannya dikatakan masih dalam taraf mediasi dan dedikasi. Diakatakan Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban dalam mediasai-mediasi yang dilakukan pihaknya melibatkan Jaksa Pengacara negara Kejari Slawi untuk mengurus gugatannnya. Gugatan atas sengketa lahan tersebut didaftarkan ke PN Slawi tertanggal 29 Oktober 2014 lalu yang isinya Perhutani menggugat 26 warga dan meminta mereka menghentikan aktivitas atau menggarap di lahan sengketa.  Mediasi-mediasi sebelumnya juga pernah dilakukan namun belum membuahkan hasil. Mediasi yang dilakukan kali ini menurutnya bukan semata-mata mengusir warga yang sudah menyerobot tanah Perhutani yang menanami dengan tebu.

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban.

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban.

” Kita hanya ingin menegakkan hukum supaya masyarakat patuh dengan hukum di Indonesia,” katanya kepada BINA di ruang kerjanya (26/3).

 Sebagaimana diberitakan bahwa gugatan itu dilakukan terkait adanya 26 warga yang menyerobot lahan Perhutani yang berada di Blok Bleberan BKPH Margasari RPH Songgom. Atau tepatnya di petak 137, 138 dan 140 seluas 94 hektar yang masuk wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang ditanami tebu. Kemudian lahan lainnya berada di Blok RPH Wlahar petak 36, 38 dan 39 serta wilayah RPH Larangan petak 34 dan 39 seluas 131,1 hektar yang masuk wilayah Kabupaten Brebes.

” Jumlah totalnya ada sekitar 225,1 hektar yang dimanfaatkan oleh warga,” jelas Isnin dimana lahan sengketa itu sebanarnya hanya dikuasai oleh segelintir orang.

” Pada prinsipnya, Perhutani tidak akan mengusir warga. Selama ini lahan kan hanya dikuasai beberapa orang saja, jika dikelola Perhutani, penggarapan lahan bisa merata dengan berbagai tanaman dibawah tegakan yang semua hasilnya untuk mereka,” pungkas Isnin yang berharap persoalan sengketa lahan tersebut bisa segera selesai dan bisa diakomodir.

Sejauh ini diinformasikan Humas Pengadilan Negri Slawi, Sony Nugraha bahwa sidang perdata sengketa lahan tersebut sudah masuk agenda duplik. Tinggal menunggu Putusan atas sengketa lahan tersebut. *

DOKUMEN KITA SANGAT LENGKAP


MAJALAH BINA – “ Karena mereka minta menempuh jalur hukum yang kita layani, kita melakukan gugatan, mestinya mereka yang melakukan gugatan,” kata Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni secara terpisah kepada BINA menyoal kasus pendudukan lahan oleh masyarakat tersebut.

Dikatakan, gugatan tersebut dilakukan Perhutani KPH Balapulang lantaran mereka ditunggu-tunggu tidak pernah melakukan gugatan yang sekarang sudah pada tahap pembuktian-pembuktian dokumen.

 “ Kita optimis karena dukumen yang kita punya sangat lengkap sementara masyarakat dasarnya hanya SPPT yang diterbitkan oleh Pratama,” jelasnya.

Sementara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) itu sendiri ditegaskan juga sudah dicabut, dibatalkan oleh Kabupaten Brebes karena sesuai bukti dan fakta yang ada di lapangan. Hasil rapat yang dimediasi Pemkab Brebes diterbitkan SK pembatalan SPPT sebanyak 381 buah berdasarkan SK Nomor:973/1649/2014 tentang Pembatalan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Brebes Tahun 2014.

“ Ini berarti masyarakat sebenarnya sudah tidak punya kekuatan lagi,” jelas Mugni lebih lanjut.

Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni.

Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni.

Cuma, tegas Mungni, yang menjadi kekuatan mereka hanya surat sewa di pengairan karena tanah yang disengkatakan diklaim warga adalah tanah timbul bantaran sungai. Tetapi kenyataan di lapangan bukan bantaran sungai, tapi luasnya dari bibir sungai mencapai 1 km lebih masuk ke hutan.

Kegiatan penanaman tebu yang dilakukan masyarakat sebenarnya sejak pasca reformasi pada 1999 setelah tegakan mereka ambil habis baru tanahnya dimanfaatkan dengan mayoritas tanaman tebu. Jadi adanya klaim warga sudah menggarap lahan sengketa sejak 1923 itu tidak benar. Dan sebenarnya lahan tersebut hanya dikuasai oleh beberapa orang saja yang setiap orangnya bisa memiliki sampai puluhan hektar.

“ Sehingga sebenarnya kemanfaatannya pada masyarakat lokal itu kurang, mereka hanya sebagai alat atau kuli saja sebagi tenaga kasar,” katanya.*