PERATURAN BERSAMA EMPAT MENTRI PERLU DITINJAU ULANG


Tim Diklatpim Angakatan I saat melakukan peninjauan lapangan di

Tim Diklatpim Angakatan I saat melakukan peninjauan lapangan di pt.64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal Perhutani Divisi Regional Jateng

MAJALAH BINA – Untuk melakukan pembuktikan di lapangan terkait hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan, rombongan peserta Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I angkatan ke-30 tahun 2015 berkunjung ke petak 64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal (23/5).
Rombongan yang merupa­kan para birokat sebelumnya menempuh pendidikan selama 6 bulan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Aparatur Negara Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) di Pejompongan Jakarta.
“ Selama enam bulan mereka digodog di sana dengan berbagai ilmu yang salah satu diantaranya adalah tentang masalah yang menyangkut kehutanan. Dan Perhutani menjadi salah satu obyek kunjungan rombongan Diklatpim I tersebut,” kata Direktur PSDH Perum Perhutani, Ir Heru Siswanto MBA yang mendampingi rombongan tersebut di lokasi kunjungan.
Dikatakan, kunjungan mereka di lapa­ngan (off campus) untuk membuktikan de­ngan kondisi yang sebenarnya di lapangan terhadap ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Yakni melihat kondisi lapa­ngan yang sebenarnya terhadap hutan yang dikelola Perum Perhutani bahwasanya Perhutani telah melaksanakan semua aturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang benar.
Tampak turut mendapingi di lapangan rombongan Diklatpim I tersebut Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo beserta jajaranya dan Adm/KKPH Kendal, Ir R Soenarto yang memandu langsung dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pengelolaan hutan di Perum Perhutani di lapangan.
Hal yang menarik dari kunjungan rombongan Diklatpim I seperti disampaikan pimpiran rombongan Dirjen PHPA, Bambang Hendriyono, yakni masalah policy brief tentang hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan. Khususnya yang menyangkut dengan masalah regulasi pengelolaannya.
“ Ini menjadi perhatian kita di sekolah dalam hal penguatan regulasinya,” kata Bambang kepada BINA disela kunjungan lapangan tersebut.
Intinya, lanjutnya, kawasan hutan yang dari awal itu ingin diberdayakan untuk masyarakat dengan keperpihakan pemerintah yang cukup tinggi jangan sampai salah arah.
“ Sehingga dengan dasar itu kami mereview regulasi yang ada jangan sampai pemahaman regulasi yang berbeda yang ada bisa menghambat proses percepatan penyelesaian akses kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” tegasnya. *

ADA PEMAHAMAN YANG BERBEDA DI LAPANGAN


Dirjen PHPA, Bambang

Dirjen PHPA, Bambang Hendriyono

MAJALAH BINA – Regulasi baru Peraturan Bersama (Perber) empat kementrian, BPN, Kementrian Kehutanan, PU dan Kementrian Dalam Negri terkait percepatan hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan dinilai tidak sejalan dengan aturan yang lainnya, karena dalam prakteknya di lapangan terjadi pemahaman yang berbeda. Sehingga Perber tersebut kedepannya dikhawatir­kan bisa membawa menimbulkan masalah baru.
“ Nah, akhirnya kita sepakat dalam sekolah ini kita menyusun rekomendasi kepada pemerintahyang intinya untuk meninjau kembali Perber tersebut yang didasarkan pada bukti-bukti dan musukan-masukan yang diperoleh dari kunjungan-kunjungan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita harapkan jangan sampai pasal-pasal dalam Perber itu bertentangan dengan undang-undang yang ada ataupun peraturan pemerintah lainnya,” kata Ketua Rombongan Dikltatpim I Angkatan XXX, Bambang Hendriyono kepada BINA disela peninjauan lapangan di petak 64 RPH Jatisari BKPH Subah KPH Kendal (23/05/2015).
Dikatakan Bambang yang juga Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHPA) isi rekomendasi tersbut untuk meluruskan Perber tersebut agar diselaraskan dengan undang-undang atau pera­turan yang ada lainnya.
“ Tujuannya sama, yakni percepatan penyelesaian hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” tegas Bambang.
Menurut dia percepatan terhadap are­al hutan produksi yang memang belum ada pemegang ijinnya, belum ada tum­pang tindihnya pemerintah sudah kasih kebijakan untuk memberikan akses legal, ijin baik terhadap hutan tanaman rakyat, hutan desa maupun hutan kemasyarakatan. Itu pun ditegaskan Bambang juga masuk dalam evaluasi Diklatpim karena dinilai implemtasinya juga belum maksimal.
“ Akses legal masuk ke kawasan hutan produksi yang belum ada ijinnya, tinggal percepatannya saja. Undang-undang peraturannya sudah benar, khususnya dari pusat, propinsi dan kabupaten. Tetapi ternyata memang rantai birokrasinya yang lambat sehingga SK ijin usaha-usaha untuk rakyat keluarnya juga lama. Sementara rakyat sendiri yang dikasih ijin pun tidak mampu menindak lanjuti SK itu, khususnya menanam apalagi panen,” beber Bambang.
Tapi, lanjutnya, sekarang kita bicara yang telah berada di dalam kawasan hutan, existing di dalam kawasan hutan. Sebenarnya Perber juga itu arahnya, percepatannya bagaimana supaya hak-hak legal mereka diakui.
“ Lha untuk itu khusus yang existing ini kita ingin harus betul-betul sinergi. Dalam hal ini dari Badan Pertanahan Nasional dengan kementrian kita dan juga Menteri Dalam Negri dan PU yang sudah punya Perber harus sama-sama sejalan. Karena jangan sampai kebijakan perber ini membawa menim­bulkan masalah baru. Misal­nya antara lain Surat Sertifikat atau alat sah bukti yang dia miliki jangan sampai baru dibuat.
Harusnya dalam Perber itu, dijelaskan Dirjen PHPA, kalau sudah diatas 20 tahun dan ada bukti kemudian di Perber itu juga ada tim IIP4T (Identifikasi Pendataan Penguatan Penguasaan Tanah) kalau memang terbukti ada adminis­trasinya itu memang bisa diberikan hak kelola. Tapi kita kan ingin bahwa dalam kawasan hutan memang open ya mendingan kita kasih saja legali­tasnya disitu tidak harus keluar dari kawasan hutan.
“ Kita intinya ingin mempertahankan kawasan hutan itu dimana tetap berpihak kemasyarakatnya sejalan sehingga kita ya harus hormati hukum-hukum yang sudah ada disitu. Hukum itu artinya ketika pemerin­tah sudah menetapkan disitu untuk pemegang ijin, disitu untuk masyarakat tapi disitu ternyata abu-abu nah ini kan harus ditelusuri benar.
Tapi intinya kawasan hutan kita ingin­kan dalam Perber itu harus betul-betul sejalan dengan aturan yang lainnya. Rekomendasi kita akhirnya ya Perber itu kita ingin dinaikkan menjadi Peraturan Presiden kalau itu sifatnya percepatan.
Tapi pemerintah dengan keberpihakan kepada masyarakat nawacita kawasan hutan juga sudah dilokasikan lahan12,7 juta ha, sebenarnya Perber itu juga bisa masuk dibagian lahan tersebut yang berada di open acces yang berada di areal ijin. Dan nyatanya yang di open acces ini nyatanya sudah existing dikuasai tetap dalam kerangka yang terpadu.
“ Karena Perhutani termasuk hutan produksi di Jawa tentu ada kaitan dengan Perber itu juga efek dampaknya juga ada. Hutan produksi kan sudah dari dulu dikelola Perhutani dan persoalan Perhutani sekarang kan juga sudah dibedah oleh instansi-instansi terkait, seperti kajian Litbang oleh KPK maupun BPK juga akademisi. Perhutani intinya sudah punya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kita sudah arahkan agar PHBM diperbaiki supaya keberpihakan ke masyarakatnya kelihatan jelas. Jangan sampai itu nanti jadi terganggu, jangan sampai terjadi keluar sertifikat-sertifikat. Padahal sertifikat itu kalau memang terbukti dari dulu masyarakat mengelola disi­tu bisa diberikan semacam kepastian legalitas dari pemerintah,” urai Bambang.
Untuk itu Bambang berharap kepada pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tim inventarisasi turut berperan aktif di dalamnya.
“ Jadi intinya sesuai apa yang kami peroleh di sekolah dan didasarkan pada bukti-bukti dari kunjungan-kunjungan, seperti di Perhutani ini kita juga dapat masukan. Kita harapkan jangan sampai pasal-pasal dalam Perber itu bertentangan dengan ndang-undang yang ada ataupun peraturan pemerintah. Itu yang kita luruskan pemerintah kita beri rekomendasi agar diselaraskan. Tujuannya sama. Yakni percepatan penyelesaian hak kelola masyarakat dalam kawasan hutan,” pungkas Bambang.

MENUNGGU PUTUSAN SENGKETA LAHAN BLOK BLEBERAN KECAMATAN SONGGOM


Peninjauan ke lokasi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Kepolisian.

Peninjauan ke lokasi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Kepolisian.

MAJALAH BINA – Sengketa lahan Blok Bleberan, Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hingga kini tak kunjung usai. Perhutani KPH Balapulang dan warga Desa Songgom sama-sama mengklaim bahwa yang kini ditanaman tebu oleh masyarakat merupakan haknya masing-masing.

Meski sebenarnya lahan sengketa seluas sekitar 200 hektar di Blok Bleberan dan Kalenrembet tersebut oleh berbagai keputusan instansi terkait yang salah satunya BPSDA Pemali Comal Pemprov Jateng, menegaskan pengelolaannya merupakan kewenangan Perum Perhutani KPH Balapulang. Bahkan surat penjelasan Gubernur pada 1988 yang menegaskan bahwa tanah yang ada di bantaran Kali Pamali itu pengelolaannya diserahkan kepada Dapartemen Kehutanan cq. Perhutani Unit I Jateng (sekarang Divisi Regional Jateng-red).

Artinya, lahan tersebut merupakan kawasan hutan. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, areal hutan tidak boleh ditanami tanaman perkebunan seperti tebu. Tetapi dari sisi pembela petani menyatakan lain, pihak Perhutani selaku penggugat malah dikatakan mengada-ada dan data-data yang ditunjukkan Perhutani dikatakan tidak benar. Lahan di ditepian Kali Pamali itu dikatakan sebagai tanah timbul dan masyarakat dikatakan konon menggarap sudah sejak 1923.

Pembuktian lapangan

Guna meredam konflik berkepanjangan medio Maret lalu dilakukan pembuktian-pembuktian di lapangan. Yakni pada 16 Maret 2015 dilakukan peninjauan lokasi lahan sengketa oleh kedua belah pihak. Perum Perhutani KPH Balapulang sebagai penggugat dan petani penggarap lahan Blok Bleberan sebagai pihak tergugat bersama de­ngan hakim Pengadilan Negeri Slawi, Kabupaten Tegal, mengecek satu per satu lahan yang saat ini ditanami tebu oleh petani warga Desa Songgom.

Peninjauan lokasi lahan sengketa itu mendapat penjagaan ketat dari jajaran Polres Tegal dan anggota TNI setempat.

Sejauh ini perkembangannya dikatakan masih dalam taraf mediasi dan dedikasi. Diakatakan Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban dalam mediasai-mediasi yang dilakukan pihaknya melibatkan Jaksa Pengacara negara Kejari Slawi untuk mengurus gugatannnya. Gugatan atas sengketa lahan tersebut didaftarkan ke PN Slawi tertanggal 29 Oktober 2014 lalu yang isinya Perhutani menggugat 26 warga dan meminta mereka menghentikan aktivitas atau menggarap di lahan sengketa.  Mediasi-mediasi sebelumnya juga pernah dilakukan namun belum membuahkan hasil. Mediasi yang dilakukan kali ini menurutnya bukan semata-mata mengusir warga yang sudah menyerobot tanah Perhutani yang menanami dengan tebu.

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban.

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban.

” Kita hanya ingin menegakkan hukum supaya masyarakat patuh dengan hukum di Indonesia,” katanya kepada BINA di ruang kerjanya (26/3).

 Sebagaimana diberitakan bahwa gugatan itu dilakukan terkait adanya 26 warga yang menyerobot lahan Perhutani yang berada di Blok Bleberan BKPH Margasari RPH Songgom. Atau tepatnya di petak 137, 138 dan 140 seluas 94 hektar yang masuk wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang ditanami tebu. Kemudian lahan lainnya berada di Blok RPH Wlahar petak 36, 38 dan 39 serta wilayah RPH Larangan petak 34 dan 39 seluas 131,1 hektar yang masuk wilayah Kabupaten Brebes.

” Jumlah totalnya ada sekitar 225,1 hektar yang dimanfaatkan oleh warga,” jelas Isnin dimana lahan sengketa itu sebanarnya hanya dikuasai oleh segelintir orang.

” Pada prinsipnya, Perhutani tidak akan mengusir warga. Selama ini lahan kan hanya dikuasai beberapa orang saja, jika dikelola Perhutani, penggarapan lahan bisa merata dengan berbagai tanaman dibawah tegakan yang semua hasilnya untuk mereka,” pungkas Isnin yang berharap persoalan sengketa lahan tersebut bisa segera selesai dan bisa diakomodir.

Sejauh ini diinformasikan Humas Pengadilan Negri Slawi, Sony Nugraha bahwa sidang perdata sengketa lahan tersebut sudah masuk agenda duplik. Tinggal menunggu Putusan atas sengketa lahan tersebut. *

DOKUMEN KITA SANGAT LENGKAP


MAJALAH BINA – “ Karena mereka minta menempuh jalur hukum yang kita layani, kita melakukan gugatan, mestinya mereka yang melakukan gugatan,” kata Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni secara terpisah kepada BINA menyoal kasus pendudukan lahan oleh masyarakat tersebut.

Dikatakan, gugatan tersebut dilakukan Perhutani KPH Balapulang lantaran mereka ditunggu-tunggu tidak pernah melakukan gugatan yang sekarang sudah pada tahap pembuktian-pembuktian dokumen.

 “ Kita optimis karena dukumen yang kita punya sangat lengkap sementara masyarakat dasarnya hanya SPPT yang diterbitkan oleh Pratama,” jelasnya.

Sementara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) itu sendiri ditegaskan juga sudah dicabut, dibatalkan oleh Kabupaten Brebes karena sesuai bukti dan fakta yang ada di lapangan. Hasil rapat yang dimediasi Pemkab Brebes diterbitkan SK pembatalan SPPT sebanyak 381 buah berdasarkan SK Nomor:973/1649/2014 tentang Pembatalan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Brebes Tahun 2014.

“ Ini berarti masyarakat sebenarnya sudah tidak punya kekuatan lagi,” jelas Mugni lebih lanjut.

Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni.

Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni.

Cuma, tegas Mungni, yang menjadi kekuatan mereka hanya surat sewa di pengairan karena tanah yang disengkatakan diklaim warga adalah tanah timbul bantaran sungai. Tetapi kenyataan di lapangan bukan bantaran sungai, tapi luasnya dari bibir sungai mencapai 1 km lebih masuk ke hutan.

Kegiatan penanaman tebu yang dilakukan masyarakat sebenarnya sejak pasca reformasi pada 1999 setelah tegakan mereka ambil habis baru tanahnya dimanfaatkan dengan mayoritas tanaman tebu. Jadi adanya klaim warga sudah menggarap lahan sengketa sejak 1923 itu tidak benar. Dan sebenarnya lahan tersebut hanya dikuasai oleh beberapa orang saja yang setiap orangnya bisa memiliki sampai puluhan hektar.

“ Sehingga sebenarnya kemanfaatannya pada masyarakat lokal itu kurang, mereka hanya sebagai alat atau kuli saja sebagi tenaga kasar,” katanya.*

Nenek Asyani Dituntut Hukuman Percobaan


Nenek Asyani alias Bu Muaris (63) dituntut hukuman 1 tahun kurungan penjara dengan masa percobaan 18 bulan, serta denda Rp 500 juta subsider kurungan 1 hari dalam kasus pencurian kasus kayu ilegal milik Perhutani. Tuntutan itu disampaikan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, Jawa Timur.

“Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Asyani terbukti bersalah dan memenuhi semua unsur pasal 12 huruf (d) Juncto pasal 83 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ida Hariyani, saat membacakan tuntutannya, Kamis (9/4/2015).

JPU Ida menilai, meski terdakwa Asyani tidak mengakui, namun fakta selama persidangan telah menguatkan, jika terdakwa telah menguasai, memuat, membongkar, menguasai, dan serta mengangkut kayu-kayu milik Perhutani yang hilang di petak 43-F Blok Curahcottok Dusun Krastan Kecamatan/Kecamatan Jatibanteng. Terdakwa juga mengakui sebagian dari 38 lembar papan kayu jati yang dihadirkan di persidangan adalah miliknya.

Selain itu, menurut JPU Ida, setelah dicocokkan tunggak kayu yang dipotong dari lahan milik terdakwa Asyani, tidak identik dengan kayu-kayu yang dihadirkan di persidangan. Potongan tunggak kayu jati yang diambil dari bekas tunggak di lahan Asyani cenderung berwarna putih. Sementara kayu-kayu yang dihadirkan di persidangan lebih berwarna merah.

“Kayu-kayu yang dihadirkan di persidangan itu cocok dengan potongan bekas tunggak kayu jati Perhutani yang hilang, yang diambil dari lahan hutan industri di petak 43-F Blok Curahcottok Dusun Krastan Desa/Kecamatan Jatibanteng,” papar Ida.

Sidang pembacaan tuntutan itu digelar tanpa dihadiri terdakwa nenek Asyani. Saat materi tuntutan itu dibacakan jaksa, dua kursi pesakitan di depan ruang sidang dibiarkan kosong. Sidang tuntutan itu hanya dihadiri empat kuasa hukum terdakwa. Majelis Hakim yang dipimpin Kadek Dedy Arcana memulai persidangan, setelah cukup lama menunggu terdakwa Asyani hadir di PN Situbondo. Namun, hingga persidangan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, nenek Asyani tetap tidak hadir.

“Terdakwa Asyani tidak bisa menghadiri persidangan, karena sedang ke Jakarta. Rencana tetap mau hadir, namun ada kendala teknis. Terdakwa baru dapat tiket pesawat jam 13.00 WIB,” ujar salah satu kuasa hukum terdakwa, Yudistira Nugroho sebagai tulis detik.com.

Mendengar itu, Kadek Dedy Arcana cukup menyesalkan, karena terdakwa dianggap tidak menghargai persidangan. Meski demikian, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan. Sebab, berdasarkan pasal 51 UU Kehutanan, sidang tetap bisa digelar tanpa kehadiran terdakwa. *

Setelah JPU selesai membacakan tuntutan, majelis hakim kembali menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pleidoi kuasa hukum terdakwa, pada Senin (13/4) mendatang.

KEBERANIAN KRPH SAWIN PATUT DIHARGAI PUBLIK


MAJALAH BINA – Sawin, Mantri Hutan Perum Perhutani  RPH Jatibanteng, BKPH Besuki, KPH Bondowoso pada Divisi Regional (Divre) Jatim, seakan tertimpa nasib sial, justru gegara ia telah bersikap tegas dalam menjalankan tugas pengamanan kawasan hutan jati yang menjadi bagian tanggungjawabnya.

Keberanian melaporkan raibnya pohon jati di petak hutan nomor 43 F kepada aparat kepolisian RI di Polsek Jatibanteng, sebagai perkara hukum yang berujung persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, malahan mengundang antipati publik kepadanya, padahal sepatutnya mendapat simpati.

Publik luas (khususnya kalangan pemirsa televisi berita) seakan melupakan substansi bahwasanya Sawin adalah petugas negara di bidang kehutanan, yang pada dirinya terlekat kewajiban menyampaikan pelaporan kegiatan pekerjaannya. Terlebih lagi tatkala menjumpai kejadian kehilangan pohon, karena bila tidak melaporkan maka ia sendiri berisiko menanggung tuduhan sebagai pencurinya.

“Pasal 28 huruf ‘g’ dan huruf ‘h’ UU no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, secara jelas menyatakan ancaman kepada petugas yang membiarkan kejadian perusakan hutan dengan hukuman kurungan minimal 6 bulan serta denda minimal Rp 1,5 milyar sampai maksimal Rp7,5 milyar,” ujar Sawin.

Ia mengatakan, untuk dapat sampai membuat laporan seperti itu, dirinya tidak bersikap gegabah. Melainkan setelah melalui proses yang cermat atas temuan barang bukti dan keterangan para saksi faktual.

Akan tetapi, rupanya publik lebih terkesima oleh penampilan salah satu terdakwanya,   sosok perempuan tua bernama Asiyani, yang terkesan lugu dan renta tanpa daya. Mungkin saja kenyataan ini bertentangan dengan pandangan stereotipe di benak publik, yang terlanjur dipenuhi gambaran — kalau jaringan pelaku illegal loging adalah para pria kaya dan bertubuh perkasa.

Padahal, seperti dapat dilihat pada daftar acara persidangan yang terpampang di gedung PN Situbondo, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2015 itu selain nama Asiyani alias Bu Muaris bin Nurdin yang disidangkan dengan nomor perkara 39/Pid. B/2015, masih ada dua nama lainnya yang terjerat perkara yang sama. Yakni, Cipto alias Pak Pipit bin Magiyo dengan nomor perkara 38/Pid. B/2015 dan Abdus Salam bin Munadi dengan nomor perkara 40/Pid. B/2015.

Ketiga orang tersebut merupakan bagian dari empat orang yang telah dilaporkan Sawin kepada Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, Resort Situbondo, Sektor Jatibanteng tersebut.

“ Dalam sidang pengadilan perkara ini, para terdakwa bukan didakwa pencurian hutan, namun dituntut karena mengangkut, memuat, membongkar, menguasai dan/atau memiliki kayu hasil illegal logging,” ungkap Sekretaris Perhutani Divisi Regional (Sekdivre) Jawa Timur, Yahya Amin.

Sementara dalam percakapan khusus BINA dengan Sawin terungkap, bahwasanya salah satu dorongan yang membuatnya bertekad membawa kasus ini ke proses hukum formal, adalah adanya suara warga masyarakat desa yang “baik” yang “mengancam akan ikut berbuat serupa” apabila pihak Perhutani tidak berani menuntaskannya.

“Sekelompok masyarakat ini mengancam menggelar demonstrasi terbuka, jika keputusan hakim dinilainya tidak adil, yang berarti terbebasnya para pelaku illegal logging,” tuturnya. *

Bebas Gara-gara dapat simpati publik


MAJALAH BINA – Opini publik terhadap kasus Nenek Asyani yang condong memihak salah satu terdakwa pun melahirkan tanggapan kritis dari sejumlah orang. Seorang rekan jurnalis dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) “Antara”, Kliwantoro, menyampaikan komentarnya lewat akun Media Sosial di jejaring internet, menyatakan bahwa siapapun orangnya kalau terbukti bersalah ya harus dihukum. “Tidak peduli pria atau wanita, miskin atau kaya, tua atau pun muda,” katanya.

Pun seorang rekan lain dalam akun “medsos” yang sama, Daniel Budi Cahyono, bahkan secara gamblang mengungkapkan kekhawatirannya atas perkembangan situasi opini publik yang njomplang seperti itu. Apabila pelaku kejahatan “illegal logging” dibebaskan meskipun terbukti bersalah, hanya gara-gara mendapat simpati publik oleh sosoknya yang terkesan lemah, akibatnya akan sangat berpotensi mengundang minat banyak orang lainnya berbuat serupa.

“Dalih bahwa hukum kita saat ini masih tumpul ke atas, bukan berarti kemudian dijadikan alasan untuk menumpulkan juga yang ke bawah,” komentar Daniel, yang juga  salah satu Administratur pada BUMN Perum Perhutani.

Sinyalemen miris seperti itu sesunguhnya bukan kabar isapan jempol belaka. Penelusuran BINA ke daerah Kecamatan Besuki (Kota Tua jejak era Kolonial yang pernah jadi ibukota Karesidenan Besuki nan legendaris) sampai di desa Jatibanteng selaku “locus” delikti itu, pun sempat menangkap adanya tanda-tanda situasi miris tersebut.

Dalam persidangan di hari Senin (20/3), Jaksa Penuntut Umum sempat melontarkan  riwayat “kelabu” sosok Kades setempat yang tampil sebagai salah satu saksi meringankan terdakwa. “Saudara saksi dalam catatan kami pernah terlibat kasus seperti ini,” begitu antara lain ucapan pembuka Jaksa Penuntut, yang sayangnya segera dipotong Hakim.